Memasuki tahun pertama periode keduanya, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana dihadapkan pada berbagai tantangan.
Selain kerusuhan massa pada 30 Agustus 2025 yang merusak sejumlah fasilitas publik, Pemerintah Kabupaten Kediri juga harus menyesuaikan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat dengan nilai mencapai Rp265 miliar.
Kerusuhan yang terjadi sempat berdampak pada lingkungan kantor pemerintahan. Namun, pemulihan fisik dan normalisasi pelayanan dilakukan secara bertahap agar masyarakat tetap dapat mengakses layanan administrasi tanpa hambatan berarti.
Di tengah situasi tersebut, bupati yang akrab disapa Mas Dhito justru mencatat capaian signifikan di sektor pelayanan publik. Mall Pelayanan Publik (MPP) diresmikan sebulan setelah kerusuhan sebagai pusat layanan terpadu yang memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi.
Sejak dibuka hingga Januari 2026, MPP telah melayani lebih dari 11.360 kunjungan dengan rata-rata 100–130 pengunjung per hari. Capaian ini menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang efisien dan ramah.
“Meski di tengah efisiensi, MPP harus tetap jalan. Ini salah satu bentuk konsistensi Pemkab dalam melayani masyarakat,” katanya.
Selain itu, layanan administrasi kependudukan (adminduk) kini tersedia di seluruh desa di Kabupaten Kediri. Jika sebelumnya terpusat di kantor kecamatan dan Dinas Dukcapil, kini titik layanan diperluas hingga kantor desa sesuai domisili warga.
Melalui program Satu Hari Jadi Masuk Desa (Sahaja Suka), layanan adminduk sudah hadir di 326 desa atau 95 persen dari seluruh desa di Kabupaten Kediri. Program ini memungkinkan warga mengurus hingga mengambil dokumen lebih dekat dan cepat.
