Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menuai kritik tajam setelah mengomentari proyek kereta cepat Whoosh dan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang merupakan program unggulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode 2019–2024.
Mahfud MD menilai dua proyek tersebut berpotensi mengandung pelanggaran hukum dan korupsi. Ia menyebut proyek Whoosh sejak awal tidak beres karena banyak isu biaya, utang, kontrak, hingga dugaan mark-up.
“Ada masalah serius yang kemudian tidak bisa disembunyikan lagi. Sejak tanggal 13 Oktober 2025 misalnya, menggelegar berita-berita bahwa penanganan Whoosh sejak awalnya memang tidak beres,” ujar Mahfud melalui YouTube Mahfud MD Official, Jumat (24/10/2025).
Ia menambahkan, jika dalam pembuatan kontrak pihak Indonesia kalah atau merugi, kesalahan tidak bisa sepenuhnya disalahkan pada China. “Jika kita kalah dalam pembuatan kontrak yang kemudian mencekik, tentu kita tidak dapat hanya menyalahkan China, melainkan bisa menganggap bahwa pihak kita tidak becus memegang kebebasan setara dalam berkontrak dan abai terhadap kepentingan nasional sendiri,” katanya.
Mahfud menegaskan, kasus Whoosh harus diselesaikan tidak hanya secara politik, tetapi juga secara hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. “Bahkan mungkin saja koruptif seperti yang didugakan sampai saat ini. Inilah perlunya penyelidikan atas kasus ini,” tegasnya.
Namun, komentar Mahfud itu langsung diserang oleh Sudarsono, mantan kader PDIP yang kini bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ia menilai Mahfud telah melampaui batas dan menyebutnya seperti tokoh pewayangan “Sengkuni” yang dikenal licik dan suka menghasut.
“Saya kok bingung ini, Mahfud kok jadi Sengkuni ya? Artinya kemarin dia seperti apa, kok ikut-ikutan ngupas IKN katanya berpotensi ada pelanggaran, termasuk di Whoosh dia ngomong ada pelanggaran,” ujar Sudarsono dalam podcast Ruang Konsensus by Unpacking Indonesia yang tayang di YouTube Zulfan Lindan Unpacking Indonesia, Kamis (23/10/2025).
Menurut Sudarsono, Mahfud seharusnya tidak membuat gaduh karena dulu juga bagian dari pemerintahan Jokowi. “Dia sekian tahun ikut beliau (Jokowi), dia Menkopolhukam lagi, berarti kan tahu semua dinamika, kok sekarang ikut-ikut menyampaikan hal itu, menurut saya ini kan yang membuat gaduh,” katanya.
Sudarsono juga menilai Mahfud tidak tahu diri karena karier politiknya banyak dibantu oleh Jokowi. “Justru ini, kok Mahfud jadi sengkuni, dulu dia kan Menkopolhukam, artinya kalau ada hal-hal yang berpotensi melanggar hukum, dia ada di dalamnya kok,” ujarnya.
Ia mengingatkan, Jokowi bahkan tetap legowo ketika Mahfud mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden dan “menantang” putranya, Gibran Rakabuming Raka, meski saat itu masih menjabat sebagai menteri.
“Adapun dia saat maju mencalonkan cawapres itu kan atas legowonya Bapak Ir Joko Widodo. Dia masih ada di kabinet beliau, menko lagi. (Mahfud) mau jadi presiden, beliau izinkan, meskipun pertarungannya nyatanya cuma 16 persen didukung partai yang memecat Jokowi. Dia nggak tahu diri juga,” ucapnya.
Sudarsono pun meminta Mahfud agar menghargai jasa Jokowi dan tidak terus menyoroti proyek era pemerintahannya. “Seharusnya Mahfud MD selayaknya tak mengomentari sejauh itu dan senegatif itu. Dia orang Jawa juga, ‘mikul dhuwur mendehem jero’, bagaimana Jokowi menjadikan seorang Mahfud MD, menjadi menteri, membantu beliau,” ujarnya.
Ia bahkan menyarankan Mahfud untuk berkomentar pada hal lain, seperti kedatangan Roy Suryo dan aktivis Dokter Tifa ke makam ibunda Jokowi. “Lebih baik bapak mengomentari itu. Jadi, Pak Mahfud jangan begitu nggih pak, jangan jadi Sengkuni,” tegas Sudarsono.
Sudarsono menutup dengan sindiran keras, “Bapak seorang profesor doktor, taat beribadah tapi bapak jadi Sengkuni. Tahu pak, jadi Sengkuni itu nerakanya nanti seperti apa pak?”
