Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, pada Sabtu (23/8/2025).
Dalam agenda tersebut, ia menyempatkan diri bertemu masyarakat Dayak serta Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng di Desa Sepang Tokong.
Kehadiran Gibran disambut hangat, terlebih karena ia membawa pesan penting mengenai proyek strategis nasional, yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Di hadapan masyarakat adat, Gibran menyinggung isu yang kerap beredar di ruang publik mengenai kondisi pembangunan IKN.
Ia menegaskan bahwa informasi yang menyebut proyek tersebut mangkrak atau dihentikan sama sekali tidak benar.
“Saya yakin Bapak, Ibu semua, warga Dayak, Pasukan Merah, semuanya mendukung pembangunan IKN. Jangan sampai Bapak, Ibu termakan hoaks, katanya IKN mangkrak, katanya IKN tidak dilanjutkan,” ujar Gibran dalam sambutannya.
Putra sulung Presiden Jokowi itu menjelaskan, sesuai komitmen Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan melaksanakan pembangunan secara merata, tidak hanya terpusat di Pulau Jawa.
Salah satu langkah besar untuk mewujudkan pemerataan tersebut adalah pembangunan IKN di Kalimantan Timur.
Bagi Gibran, proyek ini bukan hanya sekadar memindahkan pusat pemerintahan, melainkan juga simbol pemerataan pembangunan yang diharapkan memberi dampak luas bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan dan wilayah lain di luar Jawa.
Lebih jauh, Gibran menegaskan bahwa IKN tidak hanya tentang mendirikan Istana Negara atau Istana Presiden, melainkan mencakup pembangunan berbagai kawasan vital, termasuk yudikatif dan legislatif.
Ia mengaku baru sebulan yang lalu berkunjung langsung ke IKN untuk meninjau progres pembangunan.
Dari hasil tinjauan itu, ia memastikan pengerjaan proyek berjalan baik dan berada dalam jalur yang semestinya.
“Saya yakinkan sekali lagi, saya tegaskan sekali lagi, yang namanya IKN pasti akan dilanjutkan dan diselesaikan pembangunannya. Baru sebulan yang lalu saya mampir ke IKN, pembangunannya sudah baik, on progress semua, tinggal nanti membangun kawasan yudikatif dan legislatif,” jelas Gibran.
Pemerintah juga menegaskan dukungan anggaran tetap berjalan, meskipun ada penyesuaian angka di tengah dinamika fiskal.
Proyek ini tetap dianggap sebagai prioritas strategis yang akan melibatkan berbagai sektor, termasuk infrastruktur dasar, fasilitas pemerintahan, dan konektivitas antarwilayah.
