MELIHAT INDONESIA, KONAWE SELATAN – Guru honorer Supriyani sempat menjadi sorotan publik saat dijanjikan akan lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui jalur afirmasi. Namun, kenyataan pahit kini harus diterimanya ketika hasil akhir menunjukkan dirinya tidak lulus.
Supriyani, yang sebelumnya viral karena dipolisikan oleh orang tua siswanya, awalnya menyimpan harapan besar. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menjanjikan dirinya lolos jalur afirmasi. Dalam berbagai kesempatan, janji itu disampaikan, baik melalui media maupun percakapan daring.
Namun, saat pengumuman hasil seleksi, Supriyani hanya memperoleh 478 poin dari total maksimal 670. Nilai tersebut tidak cukup untuk membawanya menjadi salah satu dari 45 guru yang diterima di Konawe Selatan.
Jalur Afirmasi yang Diharapkan
Jalur afirmasi dalam seleksi PPPK 2024 sejatinya dirancang untuk memberi keadilan bagi kelompok tertentu, termasuk guru honorer, tenaga kesehatan non-ASN, dan eks tenaga honorer Kategori 2 (K2). Kebijakan ini memberikan tambahan nilai pada tes kompetensi, yang seharusnya meningkatkan peluang kelulusan.
Namun, Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan, Erawan Supla Yuda, menegaskan bahwa proses seleksi mengikuti regulasi pemerintah pusat. “Terkait afirmasi dan janji pemerintah pusat, itu di luar kewenangan kami,” ujarnya.
Ia menambahkan, nilai Supriyani berada di bawah beberapa kandidat lain. Hal ini membuat pemerintah daerah tidak memiliki kapasitas untuk menentukan hasil seleksi.
Perjalanan Berat Supriyani
Di balik perjuangannya, Supriyani menghadapi ujian berat. Ia menjalani proses seleksi PPPK di tengah kasus hukum yang menimpanya. Meski demikian, ia tetap melengkapi berkas, mengikuti tes, hingga wawancara akhir.
“Saya sedih saat tahu nama saya tidak ada di daftar lulus. Padahal, saya dijanjikan afirmasi,” ungkap Supriyani.
Janji yang Tertunda
Mendikdasmen Abdul Mu’ti sebelumnya menyampaikan bahwa Supriyani akan dibantu untuk lolos PPPK. “Kami akan bantu afirmasi agar beliau diterima,” ujarnya pada Oktober 2024.
Namun, janji itu belum terealisasi. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Abdul Halim Momo, menyayangkan hasil ini. “Beliau telah mengabdi selama 16 tahun. Seharusnya, ia sudah layak menjadi PPPK,” katanya.
Kecewa tapi Tetap Berjuang
Meski kecewa, Supriyani tetap berharap ada solusi dari pemerintah. Ia berharap jalur afirmasi benar-benar memberi keadilan bagi guru honorer yang telah lama mengabdi.
Nasib Supriyani menjadi pengingat bahwa janji pemerintah harus diiringi dengan tindakan nyata, terutama bagi mereka yang telah berjuang di garis depan pendidikan. (**)
