Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengambil langkah tegas untuk memperketat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah mencuatnya kasus keracunan massal yang terjadi di sejumlah daerah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pihaknya akan mengerahkan tenaga ahli gizi untuk memastikan seluruh tahapan dalam penyediaan makanan MBG sesuai standar kesehatan.
Menurut Budi, pengawasan akan dimulai sejak tahap awal, yakni pemilihan bahan makanan, proses pengolahan, hingga penyajian di lapangan. “Kita tadi sudah bersama-sama dengan BGN akan mengontrol proses dari persiapan makannya … mulai dari pemilihan makannya, kemudian juga pengolahan makanannya, kemudian penyajiannya seperti apa,” ujar Budi.
Ia menambahkan, pengawasan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan edukasi kepada penyelenggara di lapangan agar disiplin menerapkan standar kebersihan. Kemenkes menilai, kasus keracunan yang muncul belakangan ini menjadi peringatan bahwa aspek higienitas dalam program MBG harus benar-benar dijaga.
Untuk memperkuat langkah tersebut, Kemenkes akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengendalikan mutu program. Salah satu fokus utama adalah percepatan penerbitan sertifikat laik higienis sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hingga kini, sebagian besar SPPG ternyata belum memiliki sertifikat tersebut, sehingga rawan menimbulkan risiko kesehatan.
Kemenkes berharap, melalui keterlibatan ahli gizi dan percepatan sertifikasi higienis, program MBG bisa berjalan sesuai tujuan awalnya, yakni meningkatkan asupan gizi masyarakat, terutama anak-anak sekolah, tanpa menimbulkan masalah kesehatan baru. Pemerintah menegaskan, pengawasan ketat ini merupakan bentuk tanggung jawab sekaligus upaya menjaga kepercayaan publik terhadap program prioritas nasional tersebut.
