JAKARTA – Ratusan pengusaha muda yang tergabung dalam Full Gospel Business Men’s Fellowship International (FGBMFI) meminta capres Ganjar Pranowo melanjutkan pemberantasan pungli dan koruptor perizinan jika kelak terpilih menjadi Presiden RI. Ganjar secara konsisten melakukan hal tersebut selama 10 tahun memimpin Jawa Tengah.
Dukungan itu disampaikan pada acara Future Heroes di Balai Sarbini Jakarta, Sabtu (28/10/2023). Ganjar diundang sebagai pemateri untuk menyampaikan ide dan gagasannya terkait Indonesia.
“Pak Ganjar pemimpin yang merakyat, berdedikasi, brilian, kreatif, aktif dan atentif. Dan yang paling penting, beliau mengerti aspirasi rakyat,” kata Dalie Sutanto, National President FGBMFI.
Ia mengatakan apa yang disampaikan Ganjar sesuai yang dirasakan para pengusaha. Ia berharap Ganjar benar-benar bisa mewujudkan apa yang ia cita-citakan.
“Tentu kami senang sekali, kami mengharapkan apa yang disampaikan pak Ganjar bisa terwujud untuk kemajuan bangsa kita,” tegasnya.
Selama menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar dikenal memiliki komitmen kuat terhadap pemberantasan pungli di segala lini, termasuk di sektor perizinan. Bukan sekadar gertak sambal, 2019 silam Gubernur Jateng 2 periode ini memberhentikan 7 ASN Pemprov Jateng karena terlibat pungli.
Digitalisasi birokrasi yang dilakukan Ganjar di Pemprov Jateng berhasil menekan terjadinya pungli, termasuk di dalamnya korupsi perizinan yang berdampak buruk terhadap iklim investasi dan usaha. Selain itu, pada 2014 juga diluncurkan aplikasi aduan masyarakat berbasis digital LaporGub! sebaagai kanal untuk melaporkan segala bentuk penyimpangan pelayanan publik.
Dalam acara itu, Ganjar menyampaikan beberapa visi misinya untuk Indonesia. Diantaranya adalah peningkatan anggaran negara, pemberantasan korupsi dan digitalisasi sistem pemerintahan.
“Saya dan pak Mahfud itu punya kegelisahan yang sama. Kenapa ya republik ini tidak berintegritas. Korupsi di mana-mana, pengusaha sudah bayar pajak tapi terus dikejar-kejar, perizinan sulit dan lainnya. Bagaimana kita bisa maju kalau masih seperti ini,” jelasnya.
Untuk itu, pihaknya akan fokus menyelesaikan problem-problem itu ketika mendapat amanah dari masyarakat Indonesia. Hal yang utama dilakukan adalah pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.
Jika korupsi disikat, izin dipermudah, pajak dikelola dengan benar dan menggunakan sistem digital, maka potensi kebocoran anggaran negara lanjut Ganjar bisa ditekan. Endingnya, anggaran bisa dilipatgandakan untuk kemakmuran rakyat.
“Maka korupsi harus disikat, kami memastikan pemerintahan ke depan berbasis digitalisasi. Pajak dikelola secara otomatis restitusi dan tidak ribet. Nggak dipotong-potong, semuanya dipastikan masuk ke kas negara,” ucapnya.
Banyak kalangan pengusaha lanjut Ganjar yang menyampaikan aspirasinya terkait hal itu. Mereka menilai, beberapa peraturan pemerintah mempersulit dan praktik korupsi merajalela.
“Dan ini agenda reformasi yang sampai hari ini masih menjadi PR besar ya. Mereka para pengusaha itu dipersulit, ada pungli, ada korupsi. Maka yang mesti dilakukan ya disikat dengan tindakan tegas, disamping kita terus melakukan perbaikan sistem dan edukasi,” terangnya.
Ganjar sudah ngobrol banyak dengan pasangannya, Mahfud MD terkait hal ini. Dan Ganjar memastikan jika keduanya sudah punya pandangan yang sama dalam isu besar itu.
“Satu dalam membangun integritas. Harus ada penegakan hukum yang lebih tegas, sehingga sistem akan tertata jauh lebih baik. Dengan begitu, maka dunia usaha akan muncul dengan sendirinya karena mereka mendapatkan pelayanan yang the best,” pungkasnya.
