Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menjadi sorotan publik setelah tampil dengan gaya tegas yang dijuluki sebagai pendekatan ‘koboi’ dalam mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta memberantas peredaran rokok ilegal.
Sikap keras Purbaya dalam mengawal program pemerintah itu mendapat dukungan penuh dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurut Luhut, MBG adalah program penting yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak, sehingga perlu dijalankan dengan cepat dan tepat sasaran.
Namun, ia menilai pelaksanaan di lapangan harus benar-benar dikawal agar anggaran Rp171 triliun bisa terserap dengan baik dan langsung menyentuh masyarakat bawah.
Ia pun tidak mempermasalahkan gaya Purbaya yang keras dalam menegur institusi terkait, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN).
Luhut menilai sikap tersebut justru dibutuhkan di tengah situasi yang menuntut keputusan cepat demi kepentingan rakyat.
Ia juga menekankan bahwa kecepatan eksekusi menjadi kunci agar program benar-benar memberi dampak nyata, bukan sekadar berhenti pada alokasi anggaran di atas kertas.
Selain itu, Luhut juga menyoroti langkah Purbaya yang bertekad memberantas rokok ilegal, sebuah masalah yang selama ini merugikan negara karena mengurangi penerimaan pajak.
Menurutnya, peredaran rokok ilegal bukan hanya soal hilangnya potensi penerimaan negara, tetapi juga rawan memicu penyelundupan.
Ia mengapresiasi langkah Purbaya yang langsung bergerak, termasuk dengan rencana menindak penjualan rokok ilegal di platform online.
Luhut menyebut gaya kerja Purbaya mencerminkan semangat untuk menerjemahkan arahan Presiden Prabowo, yakni memastikan anggaran benar-benar sampai ke masyarakat.
Ia pun memuji kemampuan Purbaya menyajikan data yang akurat dan langkahnya dalam menjaga efisiensi serta efektivitas belanja negara.
Sebelumnya, Purbaya sempat mengancam akan memangkas anggaran MBG yang dikelola BGN apabila serapan berjalan lambat.
Dari Rp71 triliun yang dianggarkan untuk 2025, Presiden Prabowo bahkan sudah menyiapkan tambahan Rp100 triliun.
Namun, Purbaya menegaskan bahwa anggaran tidak boleh dibiarkan menganggur.
Jika tidak bisa terserap, dana tersebut akan dialihkan untuk menutup defisit atau mengurangi utang negara.
Dengan pendekatan tegas ini, Purbaya ingin memastikan setiap rupiah dalam APBN memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus melindungi industri dalam negeri dari ancaman praktik ilegal.
