Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Presiden Prabowo Subianto yang ingin menindak tegas praktik penguasaan sumber daya alam oleh segelintir orang kaya.
Luhut menilai selama ini hasil bumi Indonesia lebih banyak dinikmati kelompok tertentu, sementara dampak kerusakan lingkungan justru ditanggung masyarakat.
Ia menyebut banyak pihak yang menikmati keuntungan besar dari sumber daya alam nasional, tetapi memilih tinggal di luar negeri dan membawa modal keluar Indonesia.
Menurut Luhut, pola tersebut tidak memberikan manfaat nyata bagi negara selain meninggalkan kerusakan lingkungan.
Luhut juga menyoroti penguasaan lahan dalam skala sangat besar oleh satu entitas yang dinilainya tidak mencerminkan tata kelola yang adil.
Ia menyebut penguasaan lahan hingga ratusan ribu hektare oleh satu pihak merupakan persoalan serius dalam pengelolaan sumber daya alam.
Luhut bahkan mengaku menyarankan Presiden agar izin penguasaan lahan semacam itu dicabut.
Ia menegaskan tidak wajar jika hampir 200 ribu hektare lahan dikendalikan oleh satu orang atau satu kelompok.
Dalam konteks industri kehutanan di Sumatra Utara, Luhut kembali menyinggung operasional PT Toba Pulp Lestari yang dinilainya sudah tidak relevan.
Ia menyampaikan usulan kepada Presiden agar lahan perusahaan tersebut dilepaskan untuk kepentingan rakyat.
Menurut Luhut, lahan itu lebih bermanfaat jika digunakan untuk pertanian dan hortikultura yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
Ia mengaitkan usulan tersebut dengan program pemerintah dalam pengembangan pertanian modern.
Luhut menyebut Presiden telah memerintahkan pengembangan genome sequencing dan industri perbenihan hortikultura di Humbang Hasundutan.
Selain itu, Luhut mengingatkan pentingnya kehati-hatian pejabat publik dalam menyampaikan pernyataan kepada masyarakat.
Ia menegaskan setiap kritik dan tudingan harus didasarkan pada data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
