MELIHAT INDONESIA, JAKARTA – Demonstrasi mahasiswa yang mengusung tagar ‘Indonesia Gelap’ menjadi sorotan publik. Protes ini mencerminkan kekecewaan terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Namun, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menepis narasi kelam tersebut, menegaskan bahwa Indonesia tetap berada di jalur yang benar.
Luhut menilai kritik terhadap kondisi Indonesia harus dilihat dalam perspektif yang lebih luas. Ia mengingatkan bahwa permasalahan ekonomi dan ketenagakerjaan bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di negara maju seperti Amerika Serikat. “Di mana lapangan kerja tidak bermasalah? Amerika juga bermasalah,” ujarnya dalam acara Kumparan The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu (19/2).
Menurutnya, Indonesia tetap menawarkan peluang bagi generasi muda. Ia mencontohkan ratusan anak muda yang kini bekerja dalam sektor Government Technology (GovTech), membuktikan bahwa lapangan kerja masih tersedia. Pernyataan ini menjadi respons atas anggapan bahwa Indonesia berada dalam kondisi ‘gelap’ akibat berbagai kebijakan kontroversial.
Luhut menepis anggapan bahwa negara ini sedang terpuruk. “Kalau ada yang bilang Indonesia gelap, yang gelap itu kau, bukan Indonesia,” tegasnya. Baginya, narasi negatif yang terus dikembangkan justru menghambat semangat untuk membangun negeri.
Dalam pernyataannya, Luhut membandingkan kondisi Indonesia dengan Amerika Serikat, khususnya dalam hal tunawisma. Ia mengklaim bahwa di Indonesia, fenomena tunawisma tidak seburuk di negara-negara maju. “Di Amerika banyak homeless, kita di sini tidak ada homeless,” tambahnya.
Tagar #IndonesiaGelap dan #KaburAjaDulu yang ramai di media sosial dinilai sebagai bentuk ekspresi kekecewaan rakyat terhadap kebijakan pemerintah. Kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun yang berdampak pada layanan publik, program makan bergizi gratis (MBG), serta revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi pemicu utama aksi protes ini.
Gelombang demonstrasi ‘Indonesia Gelap’ tidak hanya berlangsung di Jakarta, tetapi juga di berbagai daerah sejak Senin (17/2). Aksi puncak dijadwalkan akan digelar pada Kamis (20/2). Publik menantikan bagaimana pemerintah merespons gelombang kritik ini dan apakah langkah konkret akan diambil untuk menjawab tuntutan mahasiswa serta masyarakat luas. (**)
