MELIHAT INDONESIA – Penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) menimbulkan kerugian, baik material maupun nonmaterial.
Kerugian material pengangkatan CPNS saja, diprediksi menimbulkan kerugian hampir Rp7 triliun.
Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menjelaskan, bahwa kerugian terjadi karena peserta yang lolos CPNS sudah meninggalkan pekerjaan lama tetapi belum menerima gaji sebagai pegawai negeri.
Bhima menyebut penundaan pengangkatan CPNS Maret–Oktober 2025 menimbulkan kerugian lebih dari Rp 6,76 triliun.
Bhima memperkirakan rata-rata gaji pokok ASN dengan masa kerja 0–3 tahun sebesar Rp 3,2 juta.
Setelah dikurangi pajak dan ditambah tunjangan, gaji ASN baru diperkirakan sekitar Rp 3 juta per bulan.
Penundaan pengangkatan CPNS selama sembilan bulan hingga Oktober 2025 berpotensi menyebabkan hilangnya pendapatan Rp27 juta per orang.
Tahun ini tersedia sekitar 250.407 formasi CPNS di instansi pusat dan daerah.
Bhima menuturkan bahwa penundaan pengangkatan CPNS berdampak ekonomi lebih luas dibanding sekadar hilangnya pendapatan para CPNS 2024.
Penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK oleh pemerintah juga memicu pengangguran semu.
Banyak peserta yang lolos CASN 2024 terpaksa menganggur selama sembilan bulan setelah meninggalkan pekerjaan lamanya sambil menunggu pengangkatan.
“Padahal fungsi pembukaan CPNS itu juga untuk menyerap tenaga kerja di saat kondisi swasta sedang lesu, banyak pemutusan hubungan kerja (PHK),” jelas dia.
Bhima mengungkapkan tiga faktor penyebab penundaan CPNS dan PPPK 2024, salah satunya penurunan tajam anggaran tunai pemerintah.
Ia menduga anggaran pemerintah berkurang karena pembangunan sistem Coretax dan potensi rendahnya penerimaan pajak 2025.
Akibatnya, pemerintah menghemat belanja pegawai dengan menunda CPNS.
Selain itu, efisiensi anggaran untuk MBG, program prioritas, dan modal Danantara turut memengaruhi alokasi belanja pegawai.
Ia mengkritik perencanaan Kemenpan-RB yang buruk karena seleksi CASN 2024 dilakukan sebelum pemerintahan baru dilantik, menyebabkan ketidaksesuaian kebutuhan pegawai.
Menpan-RB Rini Widyantini menyatakan penundaan pengangkatan CASN 2024 bertujuan untuk proses yang lebih serentak, mengingat tiap instansi sebelumnya memiliki TMT berbeda.
BKN akan menyusun road map pengangkatan serentak CASN 2024 sebagai pedoman instansi dan peserta.
“Kami menyadari penyelesaian pengangkatan serentak ini memerlukan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati,” ujarnya, Jumat (7/3/2025).
Rini menegaskan pemerintah tidak mengurangi anggaran belanja pegawai. (*)
