MELIHAT INDONESIA, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan mengejutkan dalam pidatonya di pembukaan Kongres ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim International Expo (JIExpo), Surabaya, Senin (10/2/2025). Ia mengungkap adanya pihak-pihak di birokrasi yang menentang kebijakan efisiensi anggaran yang sedang digencarkannya.
“Ada yang melawan saya, ada dalam birokrasi. Merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil,” tegas Prabowo di hadapan para peserta kongres.
Pernyataan ini memicu tanda tanya besar, siapa pihak yang dimaksud sebagai “raja kecil” dalam birokrasi?
Anggaran Harus untuk Rakyat, Bukan untuk Foya-Foya
Prabowo menekankan bahwa anggaran negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk pengeluaran yang dianggap mubazir. Ia menargetkan efisiensi di kementerian dan lembaga agar dana bisa dialihkan untuk program prioritas, seperti pemberian makanan untuk anak-anak dan perbaikan sekolah.
“Saya mau menghemat uang-uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan, untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia,” ujar Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.
Saat ini, ada sekitar 330.000 sekolah yang membutuhkan renovasi, tetapi anggaran yang tersedia hanya cukup untuk memperbaiki 20.000 sekolah. Oleh karena itu, Prabowo mengambil langkah tegas dengan memangkas anggaran perjalanan dinas luar negeri dan belanja yang tidak esensial.
“Karena itu, perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi,” ujarnya.
Dijegal dari Dalam, Siapa Dalangnya?
Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengaku turut merasakan adanya perlawanan dari “raja-raja kecil” yang disebut Prabowo. Ia menyebut ada pihak yang berupaya menjegal kebijakan efisiensi tersebut karena merasa kepentingannya terganggu.
“Kebijakan institusionalisasi baru demi efisiensi dan efektivitas program Presiden pun secara halus banyak dijegal dan dipreteli oleh mereka yang merasa kehilangan potensi rente,” ungkap Dahnil melalui akun X miliknya, Selasa (11/2/2025).
Dahnil menegaskan bahwa kebijakan ini memang berat, tetapi harus dijalankan demi kepentingan rakyat.
PDIP Tantang Prabowo: Sebut Nama!
Pernyataan Prabowo soal “raja kecil” di birokrasi juga menuai respons dari PDIP. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, meminta agar Prabowo tidak hanya melempar pernyataan ke publik, tetapi juga berani mengungkap siapa yang dimaksud.
“Presiden sebaiknya langsung sebut saja siapa ‘raja kecil’ itu,” ujar Deddy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Ia menilai, jika tidak menyebut nama, Prabowo setidaknya bisa menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh para “raja kecil” tersebut agar publik mendapatkan gambaran yang lebih jelas.
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, juga menanggapi pernyataan Prabowo. Menurutnya, efisiensi anggaran bukanlah kebijakan baru, dan pemerintahan sebelumnya pun sudah menerapkannya.
“Ketika kita menghadapi masa krisis, Bu Mega (Megawati Soekarnoputri) juga melakukan rasionalisasi anggaran. Jadi, efisiensi bukan hal baru,” kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Meski begitu, Hasto menegaskan bahwa PDIP tetap mendukung langkah efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Prabowo, selama benar-benar berpihak kepada rakyat.
Momentum Bersih-Bersih Birokrasi
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Prabowo adalah momentum penting untuk membersihkan oknum-oknum yang selama ini menikmati “kemewahan” di birokrasi.
“Ini langkah positif di tengah keterbatasan anggaran negara. Prabowo harus tegas terhadap pihak-pihak yang selama ini bermain proyek,” kata Iwan.
Menurutnya, kebiasaan pemborosan anggaran sering kali terjadi dalam bentuk perjalanan dinas, studi banding, atau kegiatan seremonial yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
“Penghematan ini harus menyasar biaya belanja seremonial, perjalanan dinas, studi kajian, FGD, percetakan, publikasi, dan seminar yang tidak terlalu esensial,” tambahnya.
Namun, Iwan mengingatkan agar kebijakan ini tetap memperhitungkan dampaknya terhadap sektor ekonomi tertentu, seperti industri perhotelan dan jasa perjalanan.
Kritik Bukan Ancaman, Jangan Mudah Baper!
Sementara itu, pengamat politik dari Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, menilai bahwa Prabowo seharusnya tidak terlalu sensitif terhadap kritik.
“Pidato-pidato Prabowo belakangan ini cenderung lebih berani dan eksplisit. Tapi kritik bukan berarti ancaman,” ujar Yunarto dalam wawancara eksklusif, Selasa (11/2/2025).
Menurut Yunarto, seorang pemimpin harus siap menghadapi kritik dan tidak menjadikannya sebagai alasan untuk menciptakan ketegangan politik.
“Jangan coba-coba mengkritik saya dari sisi hubungan saya dengan mantan presiden, jangan kritik saya dengan bahasa kasar, jangan melawan kebijakan efisiensi negara,” ucapnya menirukan gaya pidato Prabowo.
Meski demikian, Yunarto menyebut bahwa kebijakan efisiensi anggaran tetap harus didukung jika memang benar-benar dilakukan untuk kesejahteraan rakyat dan bukan sekadar retorika politik. (**)
