Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan sikap tegas elemen buruh yang menolak usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Menurut Said, perubahan mekanisme pilkada tersebut tidak akan membuat biaya politik lebih murah, justru berpotensi semakin mahal.
Ia menilai pilkada lewat DPRD membuka peluang transaksi politik karena calon kepala daerah harus membeli suara anggota dewan.
Said meyakini setiap anggota DPRD berpotensi dibeli, sehingga mekanisme ini memberi ruang besar bagi bandar atau toke politik untuk bermain di balik layar.
Bandar politik dinilai lebih mudah membayar segelintir anggota DPRD dibanding harus mempengaruhi suara rakyat secara langsung.
Presiden KSPSI itu menegaskan rakyat sudah semakin kritis dan tidak ingin kembali ke praktik politik ala Orde Baru.
Ia menyebut kepala daerah yang dipilih melalui DPRD berpotensi lebih tunduk kepada kepentingan DPRD dibanding mendengar aspirasi rakyat.
Karena itu, Partai Buruh bersama elemen buruh menolak keras wacana pilkada lewat DPRD yang dinilai merampas kedaulatan rakyat.
