Sebanyak 160 guru yang semula akan mengajar di Sekolah Rakyat resmi mengundurkan diri. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan alasan utama pengunduran diri massal ini adalah karena lokasi penempatan yang jauh dari tempat tinggal para guru tersebut.
“Kira-kira 160-an. Sebabnya apa? Karena mereka merasa penempatannya (Sekolah Rakyat) itu jauh dari domisilinya, jauh dari tempat tinggalnya,” ujar Gus Ipul, dikutip dari detikSumut, Minggu (27/7/2025).
Gus Ipul menjelaskan bahwa sistem perekrutan guru Sekolah Rakyat telah diatur oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
Meski terjadi pengunduran diri massal, pihak Kementerian Sosial mengaku telah menyiapkan para guru pengganti yang sebelumnya telah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG).
“Insyaallah sudah disiapkan penggantinya,” ungkap Gus Ipul.
Namun, kebijakan ini memicu kritik dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menilai pengunduran diri massal ini mencerminkan lemahnya perencanaan dan pengabaian terhadap kondisi riil guru di lapangan.
“Pemerintah seolah menutup mata terhadap fakta bahwa penempatan guru yang jauh adalah gejala dari masalah yang lebih besar,” kata Ubaid pada Ahad, 27 Juli 2025.
Ia juga menyoroti pernyataan Mensos yang menyebut guru pengganti sudah disiapkan. Menurutnya, hal itu justru menunjukkan bahwa keberlanjutan dan kualitas pengajaran di Sekolah Rakyat tidak menjadi prioritas utama.
“Mengandalkan sistem tanpa verifikasi lapangan, tanpa partisipasi guru dalam proses pengambilan keputusan adalah bentuk kegagalan tata kelola,” tegasnya.
Ubaid bahkan mengkhawatirkan program Sekolah Rakyat hanya dijadikan proyek coba-coba, yang pada akhirnya menjadikan anak-anak miskin sebagai kelinci percobaan.
“Mereka justru kian terpinggirkan oleh kebijakan yang seharusnya mengangkat mereka. Sistem yang sekarang tidak berkeadilan,” lanjutnya.
Sekolah Rakyat sendiri mulai beroperasi sejak 14 Juli 2025 dan telah dibangun di 100 lokasi di seluruh Indonesia, dengan jumlah siswa mencapai lebih dari 9.700 orang dari berbagai jenjang. Program ini menggunakan kurikulum tailor made yang dirancang khusus dan kontekstual, disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik serta dinamika sosial lingkungan mereka.
Meski sebagian besar siswa disebut antusias, Gus Ipul mengakui ada satu hingga dua siswa yang mengalami gangguan kesehatan karena rindu rumah.
“Ya secara umum ada juga ini yang sakit, ini 1-2. Ada yang mungkin rindu rumah. Adalah yang seperti itu,” katanya saat meninjau Sekolah Rakyat di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta pada Rabu (16/7/2025), dikutip dari detikJogja.
Selain tantangan dari sisi guru dan siswa, Gus Ipul juga mengakui adanya beberapa persoalan teknis di lapangan.
“Ada juga masalah kurang air, kadang listriknya putus, ini bisa kita atasi semua. Secara umum alhamdulillah semua bisa berjalan,” jelasnya.
Di tengah permasalahan tersebut, pemerintah tetap optimis. Gus Ipul menyebut masih ada 50 ribu guru yang telah mengikuti PPG dan belum mendapatkan penempatan.
“Ada banyak guru yang siap menggantikan, karena ada lebih dari 50 ribu guru yang mengikuti proses pendidikan profesi guru (PPG) yang belum ada penempatan,” ujarnya.
