MELIHAT INDONESIA, JAKARTA – Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), turut menyoroti rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen.
SBY dikabarkan telah memberikan saran kepada Presiden RI Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan oleh Deputi Balitbang Partai Demokrat, Syahrial Nasution.
Syahrial menjelaskan bahwa Prabowo memiliki beberapa pilihan dan pertimbangan terkait PPN 12 persen, dan diharapkan saran SBY dapat membantu Prabowo dalam merumuskan kebijakan di masa depan.
Syahrial menjelaskan bahwa SBY tidak dalam posisi setuju atau menolak kenaikan PPN 12 persen, melainkan hanya memberikan masukan yang terbaik bagi rakyat, berdasarkan pengalamannya sebagai Presiden dua periode.
Syahrial menyebutkan, SBY membahas hal tersebut bersama akademisi IPB Hermanto Siregar, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng, Sekretaris Fraksi Demokrat DPR RI Marwan Cik Asan, serta tokoh senior lainnya.
“Kami berdiskusi membahas yang terbaik untuk rakyat, termasuk sejumlah saran untuk mendukung Presiden Prabowo,” kata Syahrial.
PPN 12 persen akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025 sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kebijakan ini menuai protes publik karena dianggap memberatkan dan dapat melemahkan daya beli. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengonfirmasi hal tersebut berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2024.
Tarif PPN 12 persen menimbulkan polemik di masyarakat, salah satunya dengan aksi ratusan warga di Monas, Jakarta, yang mengantarkan petisi menolak kenaikan PPN ke Sekretariat Negara (Setneg).
Pada Kamis (19/12/2024), lima perwakilan warga mendatangi gedung Setneg di Jakarta untuk menyerahkan petisi online yang ditandatangani lebih dari 113 ribu orang, menolak kenaikan PPN 12 persen, kata Risyad Azhari.
Risyad menyatakan bahwa kenaikan PPN 12 persen akan memberatkan masyarakat, terutama dengan turunnya jumlah kelas menengah akibat beban hidup yang semakin berat. Petisi online menolak PPN 12 persen telah dihimpun sejak 19 November 2024.
APINDO memprediksi kenaikan PPN 12 persen dapat memicu lonjakan inflasi. Ketua Umum APINDO, Shinta Kamdani, memperkirakan inflasi 2025 akan tetap di kisaran 2,5 persen, sesuai target Bank Indonesia.
Shinta Kamdani mengungkapkan bahwa tekanan inflasi diperkirakan akan meningkat di awal 2025, dipengaruhi oleh kenaikan UMP 6,5 persen, PPN 12 persen, dan permintaan musiman terkait Ramadan dan Lebaran. (*)
