Setelah terbongkarnya praktik pengoplosan beras, kini ancaman serius terhadap ketahanan pangan nasional kembali mencuat dengan temuan peredaran pupuk palsu di berbagai wilayah Indonesia. Kedua kasus ini sama-sama merugikan petani dan dianggap sebagai bentuk kejahatan terorganisir yang harus ditangani secara serius dan lintas sektor.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono dengan tegas menyebut kejahatan pemalsuan pupuk sebagai tindakan zalim yang merusak harapan dan kerja keras petani.
“Memalsukan pupuk itu zalim. Sangat zalim! Karena ini bukan hanya menipu soal kandungan nutrisi, tetapi juga menghancurkan harapan dan kerja keras petani selama satu musim,” kata Sudaryono, Kamis (17/7).
Ia menegaskan bahwa jika ribuan atau bahkan jutaan petani menjadi korban, kerugiannya bisa mencapai triliunan rupiah dan berdampak langsung pada program prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan.
“Jahat terhadap orang susah itu kejahatan kemanusiaan. Di era Presiden Prabowo, hal seperti ini tidak akan dibiarkan,” tegas Sudaryono yang juga dikenal sebagai anak seorang petani.
Wamentan pun mengapresiasi langkah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang telah proaktif menindak kasus-kasus pemalsuan pupuk. Ia menilai kerja sama antara Kementerian Pertanian (Kementan), aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam memberantas praktik curang ini demi pertanian yang maju, mandiri, dan modern.
Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan sejak awal 2025, telah ditemukan lima jenis pupuk palsu yang beredar luas dan berpotensi menimbulkan kerugian hingga Rp3,2 triliun.
“Bayangkan kalau pupuk palsu, itu kerugian petani baru kita temukan lima pupuk palsu, (potensi kerugian petani) Rp3,2 triliun, tapi bukan Rp3,2 triliunnya, petani langsung bangkrut, ini pinjaman, pinjaman KUR,” kata Amran di Makassar, Sabtu (12/7).
Ironisnya, sebagian besar petani membeli pupuk tersebut menggunakan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga jika gagal panen, mereka tidak hanya rugi secara hasil, tetapi juga terancam bangkrut.
“Akibatnya, mereka gagal panen dan berisiko bangkrut. Negara harus hadir. Kami telah memblokir empat perusahaan dan sedang menyelidiki 23 perusahaan lain yang memproduksi pupuk di bawah standar,” tambah Amran.
Selain pupuk, Kementan juga menemukan penyimpangan besar pada distribusi beras. Hasil uji laboratorium terhadap 268 merek beras medium dan premium di 13 laboratorium independen menunjukkan adanya 212 merek yang tidak sesuai standar mutu dan takaran.
“Kami mendapati praktik pengoplosan dan pelabelan ulang yang menyesatkan konsumen. Ini merusak ekosistem distribusi pangan yang sehat dan berkeadilan,” ujar Amran.
Dua temuan besar ini pupuk palsu dan beras oplosan menjadi peringatan keras bahwa sektor pertanian Indonesia sedang menghadapi tantangan serius yang mengancam kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.
“Petani kita harus bisa bekerja tanpa kekhawatiran. Kami ingin mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, modern, dan mampu menjadi lumbung pangan dunia,” tutup Wamentan.
