Menjelang arus mudik Lebaran 2026, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadirkan sejumlah kebijakan untuk mendukung kenyamanan warga, salah satunya dengan membuka layanan penitipan kendaraan di kantor-kantor milik pemprov. Langkah ini diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat yang meninggalkan kendaraan saat pulang kampung.
“Tentunya, Pemerintah DKI Jakarta akan mengizinkan bagi para pemudik yang kemudian menitipkan kendaraannya, terutama motornya, di kantor-kantor yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta,” kata Pramono Anung Wibowo di kawasan Pondok Rangon, Jakarta Timur, Rabu (18/3).
Fasilitas penitipan kendaraan tersebut tersedia di berbagai kantor milik Pemprov DKI Jakarta, mulai dari kantor lurah, camat, hingga kantor wali kota yang tersebar di seluruh wilayah ibu kota.
Pramono menjelaskan, kebijakan ini diambil untuk memberikan kenyamanan sekaligus keamanan bagi warga selama periode mudik Lebaran tahun ini.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga telah menjalankan program mudik gratis yang digelar pada Selasa (17/3). Program ini memberangkatkan ratusan bus ke berbagai daerah tujuan pemudik.
“Termasuk kemarin ketika kami menyelenggarakan mudik gratis yang jumlahnya kurang lebih 35.000 akhirnya, 744 bus,” ucap Pramono.
Berdasarkan data Dinas Perhubungan DKI Jakarta, tercatat sebanyak 35.012 penumpang mengikuti program mudik dan balik gratis tahun 2026 dengan total 744 unit bus yang disiapkan.
Program tersebut didukung oleh skema corporate social responsibility (CSR) dari sejumlah BUMD DKI Jakarta. Tidak hanya bus, pemerintah juga menyediakan fasilitas pengangkutan sepeda motor menggunakan truk untuk mengurangi risiko perjalanan jauh.
Hingga Selasa, sekitar 900 unit sepeda motor telah diangkut menuju kampung halaman para pemiliknya, dan sebagian besar pemudik dilaporkan telah tiba dengan selamat.
“Alhamdulillah, yang naik motor, akhirnya motornya ditaruh di truk dan mereka ada di dalam truk tersebut. Sekarang ini, mereka sebagian besar sudah di kampung halamannya masing-masing, dan itu berjalan dengan baik dan selamat,” tutur Pramono.
Menurut Pramono, kebijakan pengangkutan motor ini diambil karena perjalanan jarak jauh menggunakan sepeda motor memiliki risiko kelelahan yang cukup tinggi bagi para pemudik.
