Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali jadi sorotan setelah Komisi IX DPR RI menemukan adanya ribuan titik dapur yang diduga fiktif. Anggota Komisi IX, Nurhadi, menyebut sedikitnya ada 5.000 dapur MBG yang tidak jelas keberadaannya di lapangan.
“Ternyata, kan, benar, buktinya BGN melakukan kebijakan roll back yang akhirnya alhamdulilah ditemukan sekitar 5000 titik fiktif,” kata Nurhadi dalam rapat bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan BPOM di Kompleks Parlemen, Jumat (19/9/2025).
Ia mengungkap modus yang dimainkan oknum tertentu yang mengetahui sistem pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di BGN. Menurutnya, mereka mendaftarkan titik dapur menggunakan yayasan, tetapi setelah berhasil mengunci lokasi, dapurnya tidak pernah dibangun.
“Setelah oknum ini mengunci titiknya ternyata dia nggak bangun-bangun dapurnya, dan saat menuju 45 hari dijual-lah titik itu dengan ditawarkan ke investor,” jelas Nurhadi.
Politikus NasDem itu menilai kasus ini serius karena program MBG menyerap anggaran triliunan rupiah.
“Ribuan titik dapur yang mangkrak bukan sekadar soal teknis, melainkan menyangkut hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan asupan gizi yang layak sesuai mandat program,” tegasnya.
Selain soal dapur fiktif, Nurhadi juga menyinggung persoalan keracunan yang masih terjadi di sejumlah daerah meski Kepala SPPI dan ahli gizi sudah mendapat pelatihan di Universitas Pertahanan. Ia pun meminta Kepala BGN, Dadan Hindayana, turun langsung melakukan sidak lapangan.
“Saya minta tolong Pak Dadan tidak hanya sekedar laporan ABS-Asal Bapak Senang. Tapi bapak juga turun, tidak hanya di saat seremonial-seremonial saja, launching dapur saja, tapi bapak bisa sidak khusus, rahasia ke dapur-dapur,” ujarnya.
Namun, BGN membantah keras tuduhan adanya dapur fiktif. Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa ribuan titik tersebut bukan fiktif, melainkan hanya pendaftaran lokasi yang belum dibangun.
“Iya, kami membantah keras. Enggak ada fiktif. Itu belum dibangun juga, belum ada. Jadi pengertiannya itu pas kita cek, ternyata nggak ada. Kemudian di DPR mengartikan itu fiktif,” kata Nanik.
Nanik menjelaskan, sistem pendaftaran titik dapur MBG memang dibuat online agar semua pihak bisa mengajukan lokasi tanpa harus menyogok.
“Nah, ini sama. Karena bebas orang boleh mendaftar di online, ini orang pada meletakkan titik, daftar titik. Jadi ini (hanya) daftarkan titik, enggak tahu siapa nanti yang mau bangun,” ujarnya.
Ia menambahkan, mekanisme ini justru bertujuan menghindari praktik kolusi. BGN kemudian melakukan verifikasi untuk menentukan mana titik yang layak dan sudah benar-benar dibangun.
“Mana yang memang ada tempatnya, lokasinya benar, atau ada yayasannya, atau ada yang memang sudah membangun,” kata Nanik.
Meski demikian, polemik ribuan dapur MBG yang disebut fiktif ini tetap memicu tanda tanya besar, terlebih menyangkut keberlangsungan program pemenuhan gizi untuk anak-anak Indonesia.
