Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan penjelasan terkait pengadaan layanan video conference senilai Rp5,7 miliar untuk periode April hingga Desember 2026. Anggaran tersebut disebut sebagai bagian dari upaya mendukung kelancaran koordinasi dan edukasi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa program MBG melibatkan banyak pihak lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pelaksana teknis di lapangan. Dalam kondisi tersebut, dibutuhkan sistem komunikasi yang mampu menjamin koordinasi cepat, serentak, dan terdokumentasi dengan baik.
Menurut Dadan, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh distribusi layanan di lapangan, tetapi juga oleh keseragaman pemahaman seluruh pelaksana terhadap arahan, pedoman, dan standar operasional. Oleh karena itu, BGN memerlukan sarana komunikasi digital dengan kapasitas besar untuk menjaga konsistensi informasi di semua level.
Layanan video conference yang diadakan merupakan sistem enterprise terpusat yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN. Sistem ini memiliki kapasitas sekitar 5.000 pengguna aktif serta mampu menampung hingga 50 ribu peserta dalam satu sesi pertemuan virtual.
Fasilitas tersebut akan digunakan oleh seluruh struktur organisasi BGN, mulai dari pejabat tinggi hingga kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah. Selain itu, layanan ini juga menunjang berbagai kegiatan penting seperti rapat koordinasi nasional dan daerah, sosialisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi program, hingga edukasi publik.
Dengan kapasitas besar tersebut, BGN menilai layanan ini memungkinkan penyampaian arahan secara langsung dan merata ke seluruh wilayah, termasuk daerah yang membutuhkan pendampingan intensif dari pusat.
Dadan menegaskan bahwa pengadaan ini merupakan bagian dari sistem kerja untuk memastikan kualitas pelaksanaan program tetap terjaga dan berjalan selaras di seluruh Indonesia.
