MELIHAT INDONESIA, JAKARTA – Pertamina telah mengumumkan keputusan penting terkait distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia. Mulai tahun ini, sebanyak 235 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tidak akan lagi menyediakan BBM jenis Pertalite. Keputusan ini berpotensi menimbulkan kesulitan bagi masyarakat dalam mendapatkan BBM, terutama di daerah yang terdampak langsung oleh perubahan ini.
Tujuan Kebijakan dan Pengecualian SPBU
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan subsidi BBM agar lebih tepat sasaran. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menyatakan bahwa penetapan SPBU yang masih menjual Pertalite mengikuti pedoman dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Meski demikian, masih ada 7.751 SPBU di seluruh Indonesia yang akan tetap menyediakan Pertalite.
Heppy menjelaskan bahwa pemilihan SPBU yang terus menjual Pertalite mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk jalur transportasi umum dan kawasan non-industri.
Alternatif BBM untuk Masyarakat
Bagi konsumen yang mengalami kesulitan mendapatkan Pertalite, mereka disarankan untuk beralih ke BBM alternatif seperti Pertamax, yang tersedia di SPBU yang dikelola oleh Shell, Vivo, dan BP. Pertamina memastikan bahwa penyaluran BBM akan tetap sesuai dengan kebijakan pemerintah hingga akhir tahun, meskipun tidak ada rencana penghentian distribusi Pertalite pada 1 September 2024.
Pendaftaran QR Code dan Penyesuaian Kebijakan
Heppy Wulansari menegaskan bahwa distribusi Pertalite akan terus dilakukan sesuai dengan kuota yang ditetapkan pemerintah. Ia juga mengungkapkan bahwa Pertamina mendukung inisiatif subsidi tepat sasaran melalui pendaftaran QR Code. Pendaftaran dapat dilakukan melalui situs www.subsiditepat.mypertamina.id, yang saat ini difokuskan pada kendaraan roda empat di wilayah Jawa, Madura, Bali (JAMALI), dan beberapa wilayah non-JAMALI. Target tahap pertama adalah mencapai 100 persen pada akhir September 2024, dengan tahap kedua direncanakan mulai Oktober-November 2024.
Hingga kini, sekitar 3,9 juta pendaftar telah terverifikasi dengan QR Code, dengan dokumen yang diperlukan termasuk foto KTP, STNK, dan kendaraan.
Penundaan Kebijakan Pembatasan Pertalite
Rencana awal pemerintah adalah membatasi penyaluran Pertalite mulai 1 September 2024, khusus untuk mobil di bawah 1.400 cc. Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan penundaan kebijakan tersebut hingga 1 Oktober 2024. “Ada waktu sosialisasi yang sedang kami bahas,” ujar Bahlil saat ditemui di Kompleks DPR RI baru-baru ini.
Bahlil menjelaskan bahwa pembatasan BBM subsidi akan diatur melalui peraturan menteri (Permen) ESDM, menggantikan rencana revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014. Proses revisi Perpres tersebut tidak jadi dilanjutkan, memberikan waktu bagi masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan regulasi baru yang akan diberlakukan. (**)
