Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, soal 19 ribu ekor sapi untuk program makan bergizi gratis (MBG) sempat menuai sorotan. Pasalnya, menu daging sapi dinilai jarang muncul.
Guru Besar Fapet UGM, Prof Panjono, mempertanyakan hal tersebut.
“Kalau benar 19 ribu ekor sapi dipotong dalam sehari, dan 4 kali dalam sebulan, seharusnya daging sapi rutin muncul dalam menu. Tapi dalam praktiknya, menu MBG lebih banyak ayam, telur, dan ikan. Jadi, rasanya perlu dibuktikan kebenarannya. Belum lagi terkait ketersediaan sapinya,” ujarnya.
Menanggapi itu, Dadan menegaskan angka tersebut hanya simulasi jika seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memasak daging sapi secara bersamaan.
“Ini hanya pengandaian. Jadi, satu SPPG, kalau dia masak daging sapi maka dia butuh satu ekor. Kalau misalnya SPPG hari ini mau masak daging sapi. Kalau seluruh SPPG kita perintahkan nanti tanggal sekian kita mau masak sapi, itu tinggal dijumlahkan berapa jumlah SPPG kalikan satu ekor sapi,” jelasnya.
Ia menjelaskan, satu kali memasak daging sapi di SPPG membutuhkan sekitar 350–382 kg atau setara satu ekor sapi.
“Menunya itu ada telur, ada ayam, ada sapi, ada ikan. Misalnya, kalau ini masak daging sapi, maka butuh 350 kilogram sekali masaknya berarti satu ekor sapi. Ini lah pentingnya makan bergizi agar tangkapan rasionya bagus. Jadi, satu kali masak daging sapi butuh 382 (kg), itu artinya satu ekor sapi, dagingnya saja,” kata Dadan.
Dadan juga menegaskan tidak ada menu nasional seragam untuk MBG guna menjaga stabilitas harga pangan. Ia mencontohkan saat perayaan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto yang sempat memicu kenaikan harga telur.
“Hari itu butuh 36 juta butir telur atau sekitar 2.200 ton. Dampaknya harga telur sempat naik Rp3.000,” ungkapnya.
Karena itu, penyusunan menu MBG disesuaikan dengan potensi dan preferensi lokal agar lebih efisien dan tidak menekan harga pasar.
“Karena kita ingin memberdayakan potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal. Supaya juga tekanan terhadap konsumsinya tidak terlalu tinggi. Jadi kalau kita perintahkan menu nasional, pasti tekanannya tinggi, pasti harga naik,” tutupnya.
Dengan demikian, BGN menegaskan kebijakan menu fleksibel dipilih agar program tetap berjalan efektif tanpa mengganggu stabilitas pangan.
