Pengamat komunikasi politik dari The London School of Public Relations (LSPR), Ari Junaedi, menilai Presiden Prabowo Subianto perlu menunjuk sosok Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) yang terbuka terhadap kritik dan peka pada dinamika publik.
Menurut Ari, tantangan nasional maupun global saat ini menuntut kehadiran figur yang tidak kaku, mau mendengar berbagai masukan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.
“Calon Menko Polkam yang baru harus terbiasa dengan diskursus publik, tidak alergi kritik, pro-demokrasi, dan bisa bekerja sama dengan Presiden serta jajaran menteri dalam lingkup koordinatifnya,” kata Ari.
Ia menilai, posisi strategis ini sebaiknya tidak diisi oleh figur dengan latar belakang kepolisian, melainkan militer, mengingat kompleksitas persoalan yang dihadapi.
Ari menyebut ada beberapa purnawirawan yang berpotensi, seperti anggota DPR TB Hasanuddin, Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Dudung Abdurachman, serta Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Meski demikian, Ari menilai peluang TB Hasanuddin kecil karena berasal dari PDI-P yang kerap berseberangan dengan koalisi pendukung Prabowo.
Sebaliknya, Dudung dan Sjafrie dinilai lebih realistis karena saat ini sudah berada di lingkar pemerintahan.
Dari dua nama tersebut, Ari menilai Sjafrie lebih unggul karena pengalaman panjangnya dalam urusan pertahanan dan keamanan.
Saat ini posisi Menko Polkam dijabat sementara oleh Sjafrie Sjamsoeddin setelah Presiden Prabowo mencopot Budi Gunawan pada 8 September 2025 lalu.
