Kasus keracunan massal akibat Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, semakin mengkhawatirkan. Hingga Kamis (25/09) siang, jumlah korban di Kecamatan Cipongkor dan Cihampelas tercatat mencapai 1.315 orang, mayoritas pelajar SD hingga SMA/SMK.
Menurut data Posko Cipongkor dan Cihampelas, keracunan pertama terjadi pada Senin (22/09) hingga Selasa (23/09), dengan 393 korban. Rinciannya, di Cihampelas ada 192 orang: SMKN 1 Cihampelas (176 orang), MA Al Mukhtariyah (7 orang), MTS Al Mukhtariyah (8 orang), dan SDN 1 Cihampelas (1 orang). Sementara itu, 201 korban lainnya berasal dari Desa Neglasari, Citalem, dan Cijambu, Kecamatan Cipongkor.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan kasus ini sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Selasa (23/09).
Namun, belum tuntas penanganan kasus pertama, pada Rabu (24/09) terjadi keracunan kembali dengan menu berbeda dari sebelumnya. Hingga Kamis (25/09), pukul 12.00 WIB, korban gelombang kedua bertambah 730 orang.
“Kalau hari ini yang keracunan kedua, ada 730 orang,” kata Kepala Puskesmas Cipongkor, Yuyun Sarihotimah di Posko Cipongkor.
Pantauan di Posko Kecamatan Cipongkor, masih ada korban dirawat dengan gejala mual, pusing, hingga sesak napas. Menariknya, gejala yang dialami korban tidak lazim. “Korban mengalami gejala keracunan, tapi ada gejala sesak nafas yang tidak lazim terjadi pada kasus keracunan. Selain itu, korban juga tidak mengalami diare,” kata Yuyun.
Kronologi Singkat Darurat Keracunan MBG
- Senin, 22 September: Keracunan massal pertama di Cipongkor, awalnya puluhan korban, lalu melonjak menjadi 475 siswa.
- Selasa, 23 September: Pemkab Bandung Barat menetapkan status KLB. Sebanyak 85 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dievaluasi.
- Rabu, 24 September: Gelombang keracunan baru, 500 pelajar di Cipongkor terdampak. Di Cihampelas, 60 pelajar juga keracunan, jumlah terus bertambah. Menu yang dikonsumsi termasuk ayam kecap, tahu goreng, sayuran, dan buah.
- Kamis, 25 September: Jumlah korban di dua kecamatan tembus 1.315 orang.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Bandung Barat, Lia N Sukandar, sebelumnya melaporkan total 842 korban per Rabu sore (24/09).
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut keracunan di Cipongkor terjadi karena kelalaian dapur SPPG.
“Keterangan awal kan menunjukkan bahwa SPPG itu memasak terlalu awal sehingga masakan terlalu lama,” kata Dadan usai meninjau Posko, Rabu (24/09).
BGN telah menghentikan sementara SPPG di Cipongkor. Namun, Dadan menegaskan pihaknya menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto sebelum mengambil keputusan lebih jauh. “Saya ikut arahan Presiden, tidak berani mendahului,” ujarnya.
Awalnya, sejumlah orang tua mengaku senang dengan program MBG. Namun setelah anak mereka menjadi korban, mereka meminta program ini dihentikan. Mereka mengusulkan agar anggaran MBG dialihkan dalam bentuk uang tunai kepada orang tua, supaya bisa mengolah makanan sendiri.
Tragedi di Bandung Barat hanyalah puncak dari gunung es. BGN mencatat sejak Januari hingga 22 September, sudah ada 4.711 kasus keracunan MBG di Indonesia, terbanyak di Pulau Jawa.
Namun Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melaporkan angka lebih tinggi, yakni 6.452 anak keracunan hingga 21 September 2025. Angka itu belum termasuk kasus terbaru di Bandung Barat.
Selain di Bandung Barat, kasus serupa terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat, di mana belasan siswa keracunan saus kedaluwarsa, serta di Ketapang, Kalimantan Barat, di mana 25 siswa dan guru keracunan usai menyantap menu ikan hiu goreng. Kepala Regional MBG Kalbar, Agus Kurniawi, mengakui kelalaian tersebut. “Soal menu ikan hiu, itu murni kesalahan dan keteledoran dari SPPG kami,” kata Agus.
Di tengah maraknya kasus keracunan, wacana penghentian sementara MBG mencuat. Namun, Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan, “Tidak ada, tidak ada rencana penyetopan, saya belum mendengar.”
Meski begitu, ia sepakat evaluasi perlu dilakukan. “Yang kena keracunan, yang sistemnya lamban, yang berbagai hal harus dijadikan pembenahan,” katanya.
Usulan alternatif juga muncul dari DPR. Anggota Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris menyarankan agar dana MBG disalurkan langsung ke orang tua siswa. Namun, Kepala BGN Dadan Hindayana menolak usulan tersebut.
Meski menuai kritik, program ini sudah terlanjur terkunci dalam APBN 2026 dengan anggaran Rp355 triliun.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menegaskan “Kondisi yang tak normal ini mestinya pemerintah harus menetapkan sebagai KLB dan program dihentikan sementara untuk evaluasi menyeluruh.”
