Mantan capres Anies Baswedan menyoroti arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya semakin jauh dari prinsip integritas dan meritokrasi.
Ia menyebut jabatan publik kini banyak diberikan bukan karena kemampuan, tetapi karena kedekatan politik dan transaksi kekuasaan.
Dalam Dialog Kebangsaan yang digelar DPW Gerakan Rakyat Jawa Tengah di Semarang, Rabu (8/10), Anies menyampaikan kritik tajam terhadap praktik birokrasi saat ini yang menurutnya semakin pragmatis dan kehilangan orientasi terhadap kualitas sumber daya manusia.
“Banyak tanggung jawab publik hari ini diberikan bukan karena kompetensi, tapi karena koneksi. Kalau begini, kapan negeri ini bisa maju?” ujar Anies.
Ia menilai, sistem pemerintahan saat ini terlalu berorientasi pada politik jangka pendek yang mengorbankan profesionalisme dan keadilan publik.
Menurut Anies, kunci memperbaiki sistem birokrasi adalah mengembalikan integritas sebagai dasar kebijakan negara.
Ia menekankan pentingnya keteladanan dan kesederhanaan dari para pemimpin agar publik kembali percaya pada tata kelola pemerintahan.
“Integritas itu bukan hanya kata-kata, tapi harus terlihat dari keseharian dalam kebijakan dan perilaku mereka yang menjadi panutan,” katanya.
Selain masalah moralitas birokrasi, Anies juga menyinggung lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di sektor ekonomi.
Ia menyebut banyak aktivitas ekonomi di Indonesia tidak tercatat atau disebut underground economy, yang menunjukkan buruknya sistem pengawasan negara.
“Sekitar seperempat aktivitas ekonomi kita tidak tercatat secara resmi. Kalau saja penegakan hukumnya tegas, dan laporan ekonominya dilengkapi, maka pendapatan negara akan meningkat signifikan,” ujarnya.
Anies menilai perbaikan sistem ekonomi dan birokrasi harus dilakukan dengan mengedepankan kejujuran dan penegakan hukum, bukan kepentingan politik jangka pendek.
