Presiden Prabowo Subianto menekankan perlunya perbaikan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mencegah terjadinya kasus keracunan pada anak-anak.
Salah satu langkah yang disarankan adalah menyediakan sendok sederhana dan memastikan ketersediaan air bersih serta sabun di sekolah.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/10/2025), Prabowo mengatakan kebersihan menjadi hal penting dalam penyajian makanan MBG.
Ia meminta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membagikan sendok kepada anak-anak.
“Sendok itu tidak mahal, dan ini untuk menjaga kesehatan anak-anak kita. Walaupun kita tahu rakyat kita lebih suka makan pakai tangan,” ujarnya.
Prabowo juga menegaskan pentingnya peran guru dan pihak sekolah dalam mendidik anak-anak agar selalu mencuci tangan sebelum makan.
“Kalau mau makan pakai tangan, harus cuci tangan dengan baik. Ini soal pendidikan kebersihan yang harus kita biasakan,” tambahnya.
Saat ini, pemerintah telah membangun 12.508 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur pusat di berbagai daerah.
Targetnya mencapai 32.000 unit agar distribusi makanan bergizi semakin merata.
Sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, program MBG telah menyalurkan 1,41 miliar porsi makanan bergizi kepada 36,7 juta penerima manfaat, termasuk anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Setiap hari kita memberi makan setara enam kali populasi Singapura. Ini prestasi besar yang dipantau banyak negara,” ungkap Prabowo.
Ia mencontohkan, Brasil membutuhkan 11 tahun untuk menjangkau 40 juta penerima manfaat program serupa, sementara Indonesia mampu mencapai 36 juta dalam waktu satu tahun.
Namun, Prabowo tetap mengingatkan agar pelaksanaan tidak terburu-buru.
“Saya bilang jangan dipaksakan, ojo ngoyo, yang penting pelaksanaannya baik,” ucapnya.
Meski berjalan sukses, Prabowo mengakui masih ada tantangan, termasuk ribuan kasus keracunan yang tercatat.
Namun secara statistik, angkanya sangat kecil dibanding total porsi yang telah disalurkan.
“Dari 1,41 miliar porsi, hanya sekitar 8.000 kasus atau sekitar 0,0007%. Artinya, 99,99% pelaksanaan program ini berhasil,” katanya.
