Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi isu pemanggilan Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta–Bandung, Luhut Binsar Pandjaitan, terkait dugaan korupsi proyek Whoosh.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan lembaganya belum dapat membeberkan secara rinci siapa saja pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyelidikan yang sedang berlangsung.
Menurutnya, saat ini penyelidikan difokuskan untuk mengurai unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi yang mungkin terjadi dalam proyek strategis nasional bernilai triliunan rupiah tersebut.
Budi menegaskan bahwa kasus ini masih dalam tahap penyelidikan sehingga KPK belum bisa mengungkap lebih jauh detail pemeriksaan maupun nama-nama pihak yang terlibat.
Ia memastikan lembaga antirasuah bekerja hati-hati dan berbasis bukti agar penegakan hukum berjalan objektif.
Isu dugaan korupsi dalam proyek Whoosh mencuat setelah mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap adanya indikasi penggelembungan anggaran dalam video di kanal YouTube miliknya pada 14 Oktober 2025.
Mahfud menyebut biaya pembangunan per kilometer kereta cepat di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, jauh lebih mahal dibandingkan proyek serupa di China yang hanya menelan 17–18 juta dolar AS per kilometer.
Ia menegaskan bahwa perbedaan angka yang mencolok ini perlu diselidiki lebih lanjut untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas dugaan mark up tersebut.
Pernyataan Mahfud segera memicu perhatian publik dan mendorong KPK untuk bertindak.
Dua hari setelahnya, KPK meminta Mahfud membuat laporan resmi agar kasus tersebut bisa diproses secara hukum.
Tak lama kemudian, KPK mengonfirmasi bahwa penyelidikan dugaan korupsi proyek Whoosh telah dimulai sejak awal 2025, menandakan adanya indikasi awal yang cukup kuat terhadap potensi kerugian negara.
Pada 26 Oktober 2025, Mahfud menyatakan kesiapannya untuk hadir jika dipanggil KPK.
Ia menegaskan pentingnya transparansi agar publik mengetahui fakta sebenarnya di balik proyek bernilai lebih dari 7 miliar dolar AS tersebut.
Mahfud berharap penyelidikan dapat dilakukan secara menyeluruh tanpa pandang bulu terhadap pihak-pihak yang terlibat.
Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang dikerjakan bersama konsorsium Indonesia dan China sejak awal memang menuai kritik publik.
Selain pembengkakan biaya yang berulang, proyek ini juga sempat tertunda penyelesaiannya.
Kini, dengan munculnya dugaan mark up tiga kali lipat, tekanan terhadap pemerintah dan KPK untuk membuka hasil audit secara terbuka semakin meningkat.
Publik berharap KPK mampu menelusuri aliran dana dan memastikan akuntabilitas para pengambil keputusan di balik proyek besar ini.
Meski belum ada kepastian soal pemanggilan Luhut Binsar Pandjaitan, KPK memastikan semua pihak yang relevan akan diperiksa apabila dibutuhkan.
Kasus ini menjadi ujian penting bagi KPK untuk menunjukkan komitmen terhadap pemberantasan korupsi di sektor infrastruktur nasional.
