Permasalahan internal dalam tubuh organisasi PBNU kian memanas setelah muncul klaim bahwa Gus Yahya telah dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Umum. Namun, Yahya Cholil Staquf menyatakan bahwa ia secara resmi tetap menjabat Ketua Umum, dan hanya forum muktamar yang memiliki kewenangan untuk mencopotnya.
Gus Yahya menegaskan bahwa keputusan pemecatan melalui rapat harian atau surat edaran tidak sesuai dengan AD/ART organisasi. “Saya tetap Ketum PBNU secara de jure dan de facto,” ujarnya. Ia menolak keputusan tersebut dan menyerukan agar penyelesaian dilakukan melalui mekanisme musyawarah internal — islah — untuk menjaga persatuan organisasi.
Sebelumnya, sebuah surat edaran hasil rapat harian PBNU menyatakan bahwa sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, jabatan Ketua Umum atas nama Gus Yahya telah dinyatakan kosong dan wewenang dialihkan kepada pengurus lain. Surat tersebut menghapus hak penggunaan atribut, fasilitas, dan tindakan atas nama organisasi.
Situasi ini memicu silang klaim legalitas. Sejumlah tokoh senior dan sesepuh NU menyatakan bahwa pemecatan dengan cara seperti itu berpotensi melanggar prosedur organisasi. Mereka menyerukan agar konflik diredam serta keputusan disusun melalui forum resmi — yaitu muktamar.
Sementara itu, Gus Yahya tetap menjalankan tugasnya sesuai mandat muktamar — termasuk program kerja dan kegiatan organisasi. Ia mengatakan siap menjaga stabilitas NU meskipun terjadi perpecahan pandangan di internal.
Hingga kini, belum ada penyelesaian definitif. PBNU memasuki periode ketidakpastian kepemimpinan, sementara sejumlah pengurus dan anggota mendesak agar pihak terkait segera meredakan ketegangan dan menjalankan mekanisme sesuai konstitusi organisasi.
