Kebijakan anggaran penanggulangan bencana di Sumatera Utara memicu polemik besar setelah banjir bandang dan longsor menyebabkan kerugian hingga Rp9,98 triliun dan menelan ratusan korban jiwa. Di tengah situasi darurat tersebut, muncul kritik bahwa Pemerintah Provinsi Sumut di bawah Gubernur Bobby Nasution memangkas drastis Belanja Tidak Terduga (BTT) yang menjadi dana utama penanganan bencana.
Peneliti FITRA Sumut, Elfenda Ananda, menyebut BTT yang pada masa Pj Gubernur Fatoni sebesar Rp843,1 miliar turun menjadi Rp98,3 miliar dalam Perubahan APBD 2025, lalu kembali merosot menjadi Rp70 miliar pada APBD 2026.
“Anehnya, anggaran belanja bencana di tahun 2026 tambah turun lagi, cuma Rp70 miliar,” ujar Elfenda. Dengan total belanja daerah Rp12,5 triliun, proporsi BTT yang hanya 0,8 % dianggap jauh dari standar internasional 1,5–5% untuk daerah rawan bencana.
Menurutnya, pergeseran anggaran yang terjadi sepanjang tahun menunjukkan lemahnya perencanaan fiskal dan ketiadaan analisis risiko bencana.
“Frekuensi perubahan yang tinggi ini mencerminkan instabilitas perencanaan fiskal dan lemahnya dasar perhitungan risiko bencana,” tegasnya.
Ia juga menilai politik anggaran lebih dipengaruhi tarik-menarik kepentingan, termasuk pengalihan BTT ke proyek infrastruktur jalan yang kini disorot kasus korupsi.
“Pergeseran berkali-kali tanpa kerangka risiko yang jelas membuat BTT digunakan sekadar sebagai pos fleksibel, bukan instrumen kesiapsiagaan,” katanya.
Lemahnya kesiapan pemerintah semakin terlihat ketika banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah. Distribusi logistik berjalan lambat, akses evakuasi terputus, dan beberapa daerah harus memakai dana talangan.
“Rakyat yang terisolir karena wilayahnya tidak bisa diakses karena longsor atau jembatan putus hanya bisa pasrah menunggu bantuan,” ujarnya.
Elfenda mendesak adanya audit atas penyusunan APBD.
“Gubernur Sumut Bobby Nasution harusnya bertanggung jawab sudah menggeser anggaran BTT yang begitu besar dibanding masa Pj Fatoni.”
Sementara itu, Bobby Nasution membantah kabar bahwa anggaran bencana dipotong dari Rp843 miliar menjadi Rp98 miliar. “Yang ngomong siapa itu (ada pemangkasan)?” katanya.
Ia menegaskan anggaran bencana yang disahkan bersama DPRD untuk 2025 berjumlah Rp123 miliar. “Boleh silakan dilihat dari R-APBD 2025… angkanya Rp123 miliar,” ujarnya.
Bobby menjelaskan bahwa pemerintah menjalankan efisiensi sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025, dan dana hasil efisiensi dipindahkan ke BTT. Dana BTT itu digunakan untuk pembayaran bonus atlet PON dan Peparnas 2024 serta perbaikan jembatan di Nias Barat.
“Diletakkan di BTT… lalu untuk Nias Barat, jembatannya terputus, menggunakan BTT juga,” jelasnya.
Hingga kini, bencana yang melanda Sumut berdampak pada 420.631 KK atau 1.578.014 jiwa, dengan 45.032 jiwa mengungsi. Korban meninggal mencapai 330 jiwa, 650 jiwa luka-luka, dan 136 masih hilang. Kerusakan mencakup infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan, hingga fasilitas ibadah.
Polemik anggaran ini terus bergulir, di tengah desakan publik agar pemerintah menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas utama.
