Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menanggapi isu tambang yang disebut menjadi sumber konflik internal di tubuh organisasi.
Gus Yahya menjelaskan isu tambang dikaitkan dengan konflik pencopotan ketua umum karena PBNU memang memperoleh konsesi tambang dari pemerintah.
Ia menyebut munculnya isu tambang tidak terlepas dari status PBNU sebagai penerima konsesi tersebut.
“Kenapa isu tambangnya muncul, karena NU mendapatkan konsesi tambang,” ujar Gus Yahya dalam konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta.
Menurutnya, konflik internal belum tentu tidak terjadi meski PBNU tidak menerima konsesi tambang.
Gus Yahya menilai perbedaan kepentingan menjadi faktor utama munculnya dinamika internal di PBNU.
Ia mengatakan isu yang memicu perbedaan tersebut bisa bermacam-macam dan tidak terbatas pada persoalan tambang.
Gus Yahya menegaskan pihaknya ingin mendalami persoalan ini secara menyeluruh dan objektif.
Terkait konsesi tambang, Gus Yahya menyebut perlu ada musyawarah untuk menentukan apakah izin tersebut akan dikembalikan kepada pemerintah.
Ia menilai pengelolaan tambang tidak boleh dilakukan NU secara mandiri.
Menurutnya, pengelolaan tambang harus melibatkan pihak swasta dan dilakukan dalam koordinasi dengan pemerintah.
Gus Yahya menekankan konsesi tambang merupakan bagian dari agenda negara yang tidak bisa dikelola sembarangan.
Ia menegaskan segala keputusan terkait tambang harus tetap berada dalam koridor koordinasi dengan pemerintah.
