Pemerintah Kabupaten Blora terus mendorong peningkatan produksi jagung sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikan Bupati Blora H. Arief Rohman saat menghadiri Halalbihalal Perkumpulan Rejo Semut Ireng di Pendopo Kabupaten, Senin (6/4/2026).
Bupati menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, perhutanan sosial, dan kelompok tani hutan (KTH), mengingat hampir separuh wilayah Blora merupakan kawasan hutan yang memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan.
“Kita tentunya mendukung apa yang menjadi program dari Bapak Presiden terkait dengan ketahanan pangan, bahwa Blora ini penghasil jagung terbesar kedua, kita luasan lahanya hampir 83.000 hektare,” terang Bupati.
Ia menargetkan luas lahan jagung dapat terus ditingkatkan dengan dukungan berbagai pihak.
“Tidak hanya 83.000, tapi bisa meningkat sampai 100.000 hektare kalau bisa dan kita ingin nanti ada pendampingan juga dari hulu sampai hilir, bagaimana soal bibitnya, soal pupuknya, dan sampai nanti setelah pasca panen ini hilirisasinya seperti apa,” imbuhnya.
Selain itu, pemerintah juga menyoroti peluang pengembangan bioetanol serta pentingnya pemetaan terpadu antara Perhutani, perhutanan sosial, dan KTH.
“Muaranya adalah untuk para petani, terutama yang ada di KTH. Nanti dipetakan, dibuat semacam pokja untuk memetakan ini. Jadi biar antara satu dengan yang lain, antara Perhutani ini dengan perhutanan sosial ini, tidak ada dikotomi. Satu dan yang lain Saling bisa berjalan. Tentunya patokannya adalah aturan yang ada,kita harmonisasi,” jelasnya.
Bupati juga mendorong pemanfaatan lahan marginal melalui sinergi lintas sektor.
“Jadi saya ingin pemetaannya, termasuk kendala-kendala apa yang dihadapi untuk teman-teman yang perhutanan sosial, kita ingin bersinergi, kita ingin bekerjasama dengan baik. Ini kami harap nanti keberadaan teman-teman ini nanti bisa rukun, bisa akur, bisa bersinergi semuanya,” sambungnya.
Ia berharap hasil sarasehan dapat menghasilkan rekomendasi konkret bagi pemerintah daerah.
“Kira-kira rumusannya dan seperti apa rekomendasi kepada pemerintah yang harus kami dukung. Termasuk nanti akan kami tindaklanjuti hingga tingkat kecamatan atau desa-desa yang di situ ada lokasi perhutanan sosialnya. Kalau selama ini mungkin ada masih ada miskomunikasi antara teman-teman KTH dengan Kepala Desa dan sebagainya, kami tolong diberikan gambarannya dan petanya,” pungkasnya.
