Aksi demonstrasi yang berujung ricuh di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Selasa (21/4/2026) malam menyisakan sorotan tajam terhadap sikap pimpinan daerah. Rudy Mas’ud menjadi perhatian publik setelah memilih tidak menemui massa dan enggan memberikan pernyataan saat meninggalkan lokasi.
Berdasarkan pantauan di lapangan, Rudy Mas’ud keluar dari kantor sekitar pukul 21.10 WITA, atau sekitar satu jam setelah aparat berhasil memukul mundur massa. Dengan pengawalan ketat, ia berjalan cepat menuju rumah jabatan yang berjarak kurang lebih 100 meter tanpa memberikan keterangan kepada awak media.
Sejumlah wartawan yang berupaya meminta penjelasan terkait tuntutan demonstran maupun kericuhan yang terjadi tidak mendapat respons. Gubernur langsung masuk ke kediaman dinasnya tanpa menyampaikan pernyataan apa pun.
Kapolda Kalimantan Timur, Endar Priantoro, mengonfirmasi bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur sebenarnya berada di dalam gedung saat aksi berlangsung. Namun, pemerintah provinsi memutuskan untuk tidak menerima massa yang ingin melakukan audiensi.
“Gubernur ada tadi di kantor, tapi memang tidak menerima mereka untuk audiensi,” ujar Endar di lokasi kejadian.
Ketegangan mulai meningkat sejak pukul 18.00 WITA, ditandai dengan aksi saling lempar antara massa dan aparat. Situasi yang semakin tidak terkendali membuat kepolisian mengerahkan water cannon untuk membubarkan kerumunan pada pukul 20.03 WITA.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni evaluasi kebijakan pemerintah provinsi, penghentian praktik KKN, serta desakan agar DPRD memaksimalkan fungsi pengawasan. Namun, isu yang paling memicu kemarahan berkaitan dengan gaya hidup pejabat di tengah kondisi ekonomi saat ini.
Sorotan juga mengarah pada sejumlah alokasi anggaran, seperti rencana renovasi rumah jabatan senilai Rp 25 miliar yang mencakup fasilitas akuarium laut dan alat kebugaran, serta pengadaan kendaraan dinas mewah jenis Range Rover dengan nilai mencapai Rp 8,5 miliar.
Tidak adanya komunikasi langsung dari pihak pemerintah provinsi dinilai memperkeruh keadaan dan menyisakan kekecewaan di kalangan massa aksi. Kondisi ini pun memunculkan tanda tanya publik mengenai respons nyata pemerintah terhadap tuntutan yang disampaikan.
