Upaya pembenahan lembaga negara kembali disorot seiring komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi menyeluruh di berbagai institusi pemerintahan. Langkah tersebut disebut akan dimulai dari tubuh Polri sebagai salah satu lembaga strategis.
Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Ahmad Dofiri mengungkapkan, arahan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden saat mengumpulkan jajaran terkait. Pemerintah, kata dia, membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberi masukan.
“Sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden waktu kami dikumpulkan. Jadi perintahnya sangat jelas sekali, jaring masukan dari masyarakat seluas-luasnya, dan Pak Presiden menyampaikan yang diinginkan itu memang semua lembaga perlu direformasi,” kata Dofiri kepada wartawan di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2026).
Menurut Dofiri, komitmen tersebut tidak main-main dan mencakup seluruh lembaga, dengan Polri menjadi titik awal reformasi.
“Oleh karena itu Presiden menyampaikan, ‘Oke, kita mulai dari Polri’,” jelasnya.
Ia menambahkan, reformasi ini akan menyasar berbagai isu strategis, terutama yang berkaitan dengan peran Polri sebagai aparat penegak hukum.
“Nah, di situlah pentingnya mengapa kemudian Polri selaku aparat penegak hukum ya, karena ada sangkut paut dengan itu,” kata dia.
Lebih lanjut, Dofiri menekankan perlunya pembenahan dari sisi kultural di internal Polri agar anggota semakin profesional dan humanis. Selain itu, perbaikan tata kelola juga dinilai penting, mulai dari proses rekrutmen, pengembangan karier, hingga sistem pengawasan berbasis digital guna mencegah penyimpangan.
“Jadi melihat reformasi Polri itu harus utuh. Mohon jangan bicara cuma masalah tahunya itu kan masalah kedudukan, Polri ditaruh di mana, nggak. Yang paling besar lagi itu ada di internal berkaitan dengan tata kelola,” ucap dia.
Dengan langkah awal di Polri, reformasi menyeluruh diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.
