Pengakuan salah satu pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bung Karno (UBK) terkait penerimaan uang usai pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memicu polemik dan menjadi perbincangan luas di media sosial.
Sorotan mengarah kepada Muhammad Abdi Maludin, Koordinator Aksi sekaligus Ketua BEM Fakultas Hukum UBK, yang sebelumnya menjadi salah satu perwakilan mahasiswa dalam dialog bersama Gibran di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada 15 Juni 2026. Pertemuan tersebut dihadiri 15 mahasiswa dari berbagai kampus yang sebelumnya menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.
Dalam dialog itu, mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi dan kritik terhadap kebijakan pemerintah, mulai dari evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), penolakan Koperasi Desa Merah Putih, hingga persoalan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Seusai pertemuan, Abdi sempat menegaskan bahwa agenda tersebut merupakan hasil perjuangan mahasiswa dan tidak didesain oleh pihak tertentu.
Namun, sepekan setelah pertemuan berlangsung, Abdi menjadi sorotan di lingkungan kampusnya. Pada Senin (22/6/2026), sejumlah mahasiswa UBK menggelar forum internal untuk meminta klarifikasi terkait isu penerimaan dana yang ramai beredar di media sosial.
Dalam forum tersebut, Abdi mengakui telah menerima sejumlah uang. Pengakuan itu kemudian terekam dalam video yang beredar luas dan menuai berbagai reaksi dari kalangan mahasiswa maupun publik.
“Terkait uang itu, memang saya terima. 20 persen,” ujar Abdi dalam video yang beredar dan dikutip dari akun Instagram @soalunsrat, Selasa (23/6/2026).
Berdasarkan keterangan yang beredar, dana yang dijanjikan disebut mencapai Rp300 juta. Namun, Abdi mengaku baru menerima sekitar 20 persen dari total nominal tersebut. Dalam unggahan yang sama juga disebutkan bahwa uang itu diterima untuk mengondisikan sejumlah mahasiswa agar tidak ikut dalam aksi di Istana Negara.
Tak hanya itu, Abdi disebut menyampaikan bahwa terdapat sejumlah nama lain dari organisasi mahasiswa di lingkungan UBK yang juga menerima dana serupa. Pengakuan tersebut semakin memicu kegaduhan di lingkungan kampus.
Menanggapi hal itu, mahasiswa UBK menyampaikan sejumlah tuntutan kepada para pengurus organisasi mahasiswa yang disebut terlibat. Mereka meminta adanya klarifikasi secara terbuka, pengunduran diri dari jabatan organisasi, serta permintaan maaf kepada civitas akademika kampus.
Di tengah polemik yang berkembang, Abdi telah menyampaikan permintaan maaf dan mengakui kesalahannya. Meski demikian, kasus ini masih menyisakan banyak pertanyaan terkait sumber dana yang dimaksud.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak Istana Wakil Presiden maupun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait isu penerimaan uang tersebut. Selain itu, belum terdapat bukti yang menunjukkan adanya keterlibatan Istana dalam dugaan pemberian dana kepada mahasiswa yang menghadiri pertemuan tersebut.
Sementara itu, pihak kampus maupun aparat penegak hukum juga belum menyampaikan penjelasan resmi mengenai perkembangan lebih lanjut dari kasus yang kini menjadi perhatian publik tersebut. Polemik ini pun terus memicu perdebatan mengenai integritas gerakan mahasiswa dan transparansi dalam aktivitas organisasi kemahasiswaan.
