Kekhawatiran terhadap pasokan listrik di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) meningkat setelah muncul laporan menipisnya stok batubara di sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Kondisi ini dinilai berpotensi memengaruhi keandalan pasokan listrik jika tidak segera diatasi.
Sejumlah daerah di Pulau Jawa dilaporkan mulai mengalami pemadaman listrik bergilir dalam beberapa hari terakhir. Langkah tersebut disebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan listrik di tengah keterbatasan cadangan energi pembangkit.
Sumber internal PLN yang enggan disebutkan identitasnya menyebut sistem kelistrikan masih terkendali meski pemadaman mulai dilakukan.
“Belum blackout, tapi terpaksa dilakukan pemadaman bergilir di Pulau Jawa demi pemerataan energi yang tersedia,” ujarnya, Rabu (10/6/2026).
Dampak pemadaman dilaporkan dirasakan warga di sejumlah wilayah, termasuk Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejumlah pelanggan mengaku mengalami gangguan listrik selama beberapa jam yang menghambat aktivitas sehari-hari.
Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Re-LUN), Teuku Yudhistira, meminta pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi potensi krisis kelistrikan yang lebih luas.
“Presiden pasti tahu listrik ini kebutuhan sangat vital. Butuh langkah cepat dan strategis untuk menangani krisis listrik khususnya di Pulau Jawa. Karena kalau tidak cepat ditangani, bisa lumpuh Pulau Jawa,” kata Yudhistira di Jakarta.
Menurut data yang dihimpun organisasinya, cadangan batubara di sejumlah PLTU milik PLN Group maupun pembangkit swasta independen (IPP) berada pada level mengkhawatirkan. Beberapa pembangkit disebut hanya memiliki stok untuk operasional sekitar 11 hingga 12 hari.
“Stoknya sangat-sangat tipis. Untuk PLTU PLN Group hanya punya stok batubara sekitar 12 hari lagi untuk beroperasi dan stok di PLTU IPP hanya tinggal 11 hari. Padahal jika berbicara tentang Perdir PLN, harusnya stok itu tidak boleh di bawah 26 hari,” ujarnya.
Yudhistira juga mengingatkan adanya potensi defisit daya pada sistem kelistrikan Jamali apabila pasokan energi primer tidak segera diperkuat.
“Informasinya sistem kelistrikan untuk Jamali defisit sampai 750 MW dan nanti malam pada saat beban puncak akan defisit mencapai 1.500 MW. Sangat berbahaya, pasti banyak yang terganggu,” katanya.
Selain berdampak pada rumah tangga, kondisi tersebut dikhawatirkan mengganggu sektor industri, dunia usaha, hingga UMKM. Karena itu, pemerintah didorong melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan sektor kelistrikan nasional agar pasokan energi tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
