Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap momen saat dirinya melaporkan lonjakan penerimaan pajak kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dalam laporan tersebut, penerimaan pajak periode Januari–Februari 2026 tercatat mencapai Rp245,1 triliun atau tumbuh 30,4 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Menanggapi capaian itu, Prabowo memberikan respons yang cukup mencuri perhatian.
Ia menilai lonjakan tersebut mencerminkan meningkatnya disiplin, baik dari aparat pajak maupun masyarakat sebagai wajib pajak.
“Wah, sudah pada takut, ya?” ujar Prabowo, seperti ditirukan Purbaya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan.
Menurut Purbaya, pernyataan tersebut menggambarkan adanya perubahan perilaku. Aparat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dinilai semakin berhati-hati dan tidak lagi berani melakukan penyimpangan.
Di sisi lain, masyarakat juga menunjukkan kepatuhan yang lebih tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Kinerja positif ini berlanjut hingga akhir Maret 2026. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak telah mencapai Rp394,8 triliun atau tumbuh 20,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Purbaya menegaskan, tren ini menjadi indikator kuat bahwa aktivitas ekonomi nasional mulai pulih dan bergerak lebih dinamis sejak awal tahun.
Kontributor utama pertumbuhan berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang melonjak 57,7 persen menjadi Rp155,6 triliun. Selain itu, berbagai jenis Pajak Penghasilan (PPh), termasuk PPh badan, PPh orang pribadi, serta PPh 21, juga mencatatkan peningkatan signifikan.
Secara keseluruhan, pendapatan negara hingga Maret 2026 mencapai Rp574,9 triliun atau naik 10,5 persen yoy. Sementara itu, belanja negara tercatat sebesar Rp815,0 triliun, sehingga defisit APBN berada di angka Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Purbaya menegaskan defisit tersebut merupakan bagian dari strategi fiskal pemerintah. Percepatan belanja dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sejak awal tahun, dengan tingkat penyerapan anggaran mencapai 21,2 persen—lebih tinggi dari rata-rata sebelumnya. Pemerintah pun memastikan pengelolaan fiskal tetap dilakukan secara hati-hati dan terukur.
