Pemerintah Kabupaten Blora bersama DPRD Kabupaten Blora resmi mencapai kesepakatan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026 dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Blora pada Minggu (30/11/2025).
Persetujuan ini diberikan setelah rangkaian penyampaian pandangan fraksi dan jawaban Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, atas berbagai masukan yang disampaikan.
Selain pembahasan APBD, rapat tersebut juga menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2026. Beberapa fraksi, melalui juru bicara Galuh Widiasih Mustikasari dari gabungan fraksi serta Bibi Hastuti dari Fraksi PDI Perjuangan, menyampaikan pandangan terkait isu-isu strategis pembangunan daerah.
Menanggapi hal itu, Bupati Arief Rohman menjelaskan bahwa pada 2026 akan terjadi penurunan TKD dari pusat sehingga diperlukan langkah penyesuaian untuk menjaga stabilitas pembangunan daerah.
“Berkait dengan pandangan fraksi-fraksi, saya ingin mengucapkan terima kasih yang pertama dari fraksi gabungan, menyikapi penurunan TKD tentunya kami sepakat dengan fraksi gabungan bahwa perlu adanya optimalisasi PAD, optimalisasi penurunan pajak, dan juga masukan yang lainnya, termasuk terkait dengan BUMD,” terang Bupati.
Ia juga menyoroti potensi pendapatan dari sektor migas dan BUMD Kabupaten Blora yang perlu dikawal secara bersama.
“Terkait dengan potensi pendapatan di sektor migas, ini tentunya akan menjadi catatan untuk kita ke depan,” tambahnya. Bupati menegaskan bahwa BUMD Energi juga menjadi perhatian agar dapat memberikan kontribusi maksimal bagi PAD.
Terkait pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, Bupati Arief menyampaikan bahwa sejumlah ruas masih memerlukan perbaikan dan akan ditangani melalui berbagai skema pembiayaan.
“Selain dari pinjaman daerah, juga Inpres jalan daerah. Dan nanti tahun 2026 kita akan usulkan lagi, semoga beberapa ruas yang lain bisa kita usulkan melalui skema Inpres jalan daerah,” jelasnya.
Ia juga menegaskan komitmen untuk memperhatikan jalan-jalan di pelosok desa melalui program seperti TMMD atau skema pendukung lainnya.
Di bidang tata kelola pemerintahan, Bupati menekankan pentingnya meningkatkan kinerja OPD dan profesionalitas ASN.
“Kita akan terus upaya bagaimana kinerja ASN kita ini ke depan akan terus ditadami dan kita tingkatkan,” imbuhnya.
Dari sektor pertanian, Pemkab berupaya memberi kemudahan akses alat pertanian serta mendorong pengembangan agroindustri. Selain itu, pengawasan program MBG juga akan terus diperkuat.
“Tentunya Satgas MBG yang diketuai oleh Wakil Bupati, Bu Wakil sudah berupaya untuk pengawasan ini. Kedepan kami minta dukungannya untuk kita bersama-sama mengawasi tentang pelaksanaan MBG yang ada di Kabupaten Blora,” paparnya.
Seluruh masukan DPRD akan dijadikan pedoman bagi arah pembangunan ke depan. “Sudah kami catat dan akan kami jadikan perdoman untuk pelaksanaan pembangunan Kabupaten Blora ke depan,” ungkap Bupati.
Bupati Arief turut mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sehingga pembahasan Ranperda APBD berjalan lancar.
“Alhamdulillah seluruh proses yang sudah kita jalani dan selanjutnya akan segera dikirim ke Provinsi untuk mendapatkan evaluasi Gubernur dan tentunya kita berharap proses untuk tahun 2026 akan bisa kita jalankan dengan baik,” tuturnya.
