Pemerintah Kabupaten Blora terus menunjukkan komitmen kuat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sebagai bagian dari upaya mewujudkan Wilayah Birokrasi Bebas Korupsi (WBK). Salah satu langkah nyata ditunjukkan melalui penguatan sistem akuntabilitas pada sektor pendidikan non-formal.
Komitmen tersebut semakin kokoh dengan hadirnya perwakilan Pemerintah Pusat dalam kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Akuntabilitas Penggunaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kesetaraan Tahun 2025, yang berlangsung di Azana Garden Hill Resort Blora, Sabtu (6/12/2025).
Acara ini dihadiri langsung oleh perwakilan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, yakni Auditor Madya Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah pada Inspektorat III, sebagai bentuk dukungan penuh dari Pemerintah Pusat atas upaya Pemkab Blora dalam meningkatkan tata kelola pendidikan yang bersih dan akuntabel.
Bupati Blora, Arief Rohman, menegaskan peran penting Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai instrumen utama dalam meningkatkan kualitas SDM dan mendorong capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Blora.
“Tata kelola satuan Pendidikan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan upaya strategis untuk memperkuat manajemen kualitas dan akuntabilitas PKBM melalui dukungan kebijakan, pembinaan dan pendampingan data serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia,” tegas Bupati.
Bupati Arief juga menekankan pentingnya penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui forum advokasi ini, para pengelola PKBM diharapkan semakin memahami standar pengelolaan yang baik sebagai pondasi peningkatan mutu pendidikan di daerah.
Tidak hanya itu, Bupati mengajak seluruh peserta untuk aktif berdiskusi dan saling berbagi pengalaman demi mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan PKBM dan akuntabilitas BOSP Kesetaraan.
Dengan dukungan sinergis antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, Blora optimistis mampu membangun pendidikan berkualitas sekaligus memperkuat integritas birokrasi sebagai modal penting menuju WBK.
