Bupati Blora, Arief Rohman, mengungkapkan bahwa para bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) telah menyampaikan permintaan khusus kepada Menteri Keuangan (Menkeu) baru, Purbaya Yudhi Sadewa.
Menurut Arief, para kepala daerah meminta agar dana transfer pusat ke daerah (TKD) tidak lagi dipangkas seperti era Menkeu sebelumnya, Sri Mulyani.
“Jadi kemarin di grup APKASI disampaikan kalau pertemuan ketua umum APKASI dengan Pak Menkeu sudah memohon agar transfer dari pusat ke daerah ini tidak jadi dipotong,” kata Arief saat ditemui di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Jawa Tengah, Senin (15/9/2025).
“Ya, kita menunggu itu. Semoga tidak terjadi pemotongan,” sambungnya.
Arief juga mengaku mendapat informasi bahwa Menkeu Purbaya sedang mengevaluasi ulang kebijakan TKD. “Saya kemarin dapat info kalau Pak Menkeu yang baru ini akan mengevaluasi tentang kebijakan transfer pusat ke daerah ini, infonya tidak jadi dipotong. Jadi kita nunggu itu,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Blora, kata Arief, masih menunggu informasi resmi dari pemerintah pusat mengenai keputusan akhir terkait pemangkasan dana TKD. Ia menegaskan, keputusan itu akan sangat berdampak pada kondisi keuangan daerah.
Sebagai informasi, dana transfer pusat ke daerah untuk Kabupaten Blora mencapai sekitar Rp1,79 triliun. Jika benar dipotong 24,7 persen, maka Blora berpotensi kehilangan dana sekitar Rp400 miliar.
