Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memberikan teguran tegas kepada Bupati Pati, Sudewo, terkait sikapnya yang dianggap arogan saat menanggapi penolakan masyarakat atas kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Teguran ini muncul setelah polemik yang melanda Pati akibat keputusan pajak tersebut, yang memicu gelombang protes dari warga.
“Saya sudah bikin rekomendasi dari hasil evaluasi dan perkembangan situasi. Bupati Pati sudah saya suruh untuk segera mencabut (PBB-P2 250 persen, red). Cabut,” tegas Luthfi di Kantornya, Jumat (8/8).
Luthfi menegaskan bahwa meskipun keputusan pembatalan kebijakan itu berada di tangan Bupati, seluruh pertimbangan haruslah mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Pelaksanaannya kan bupati, bukan gubernur. Pertimbangannya banyak, semuanya untuk masyarakat dan lain sebagainya,” ujarnya.
Gubernur berharap situasi di Pati segera kondusif dan masyarakat dapat menerima keputusan yang diambil demi keharmonisan pembangunan daerah.
“Prinsipnya untuk menjaga kondusivitas wilayah, karena membangun daerah itu yang utama adalah kondusivitas,” tambah mantan Kapolda Jateng ini.
Dia juga mengingatkan para kepala daerah agar bijak dan santun dalam menyikapi aspirasi rakyat.
“Itu jadikan pelajaran bagi bupati untuk tidak bersifat arogan, harus lebih soft, lebih menghargai, lebih sopan dan lebih santun dalam mendengar aspirasi masyarakat dari mana pun juga,” katanya.
Sebelumnya, video viral memperlihatkan Bupati Sudewo menantang warga yang menolak kenaikan PBB-P2.
“Siapa yang melakukan aksi penolakan, Yayak Gundul, silakan lakukan. Jangankan 5.000 orang, 50.000 orang saja suruh ngerahkan, saya tidak akan gentar, tidak akan merubah keputusan,” ucap Sudewo dalam video tersebut.
Menyikapi polemik ini, Sudewo kemudian meminta maaf atas pernyataannya yang memicu gejolak di tengah masyarakat.
“Saya tidak menantang rakyat. Sama sekali tidak ada maksud untuk menantang rakyat. Masak rakyatku tak tantang,” ujarnya pada Kamis (7/8).
Permintaan maaf itu disampaikan di tengah rencana aksi demo yang digalang oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu pada 13 Agustus 2025. Aksi ini sempat memanas ketika donasi logistik yang ditempatkan di depan Kantor Bupati Pati disita oleh Satpol PP karena dianggap mengganggu persiapan peringatan Hari Jadi ke-702 Kabupaten Pati. Setelah adu argumen yang memanas, akhirnya donasi tersebut dikembalikan.
