Pelunasan utang negara menjadi PR besar yang mencuri perhatian publik. Hal itu kini turut menjadi ranah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang tengah menyiapkan dua opsi penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) yang dikelola PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Kajian internal masih berjalan dan belum dibahas dengan kementerian terkait.
CEO Danantara Rosan Roeslani menjelaskan bahwa pihaknya sedang melakukan evaluasi menyeluruh untuk mencari formula terbaik dalam menyelesaikan persoalan keuangan proyek tersebut.
“Kami sedang mengevaluasi, kami lagi mencari opsi-opsi. Ini melibatkan banyak kementerian, jadi kami ingin semua keputusan dilakukan secara terstruktur dan terukur,” ujar Rosan usai menghadiri Forbes CEO Global Conference di Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Rosan menegaskan, setiap keputusan akan diumumkan ke publik setelah proses kajian internal rampung.
“Biasanya kami duduk dulu, evaluasi, opsi mana yang terbaik. Setelah hasilnya jelas, baru kami bicara ke publik,” tambahnya.
Sementara itu, Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria mengungkapkan dua skema yang kini sedang dipertimbangkan. Pertama, melalui penambahan ekuitas atau suntikan dana tambahan untuk memperkuat posisi keuangan proyek.
Kedua, dengan pengambilalihan infrastruktur KCJB agar menjadi aset negara, seperti model kepemilikan pada proyek perkeretaapian lainnya.
“Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama atau kemudian memang infrastrukturnya kita serahkan ke pemerintah sebagaimana industri kereta api lain,” jelas Dony.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan digunakan untuk menutup utang proyek tersebut. Ia menilai, penyelesaian pembiayaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Danantara yang dinilai memiliki kapasitas finansial kuat.
“Kalau dibuat Danantara, mereka sudah punya manajemen dan dividen sendiri, rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih. Harusnya mereka yang mengelola dari situ, jangan sampai APBN ikut terbebani lagi,” tegas Purbaya dalam Media Gathering Kemenkeu 2025 di Bogor.
Purbaya menambahkan, pembagian peran antara pemerintah dan badan investasi seperti Danantara penting untuk menjaga disiplin fiskal. Dengan model ini, proyek infrastruktur besar diharapkan dapat berjalan lebih efisien tanpa menambah beban keuangan negara.
