Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya penguatan kerja sama kawasan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus BIMP-EAGA yang digelar di Cebu, Kamis (7/5/2026).
Forum ini menjadi bagian dari rangkaian KTT ASEAN ke-48 dan dihadiri oleh negara-negara anggota kawasan timur ASEAN, yakni Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina.
Dalam pidatonya, Prabowo mendorong agar BIMP-EAGA tidak hanya menjadi forum koordinasi, tetapi mampu bertransformasi menjadi motor penggerak pembangunan yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia menekankan bahwa kerja sama kawasan harus lebih adaptif, berdampak, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat, terutama di tengah meningkatnya tekanan global yang memengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial.
Presiden juga menyoroti sektor strategis seperti ketahanan energi dan pangan sebagai prioritas utama.
Menurutnya, kedua sektor ini menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan ekonomi kawasan, terutama saat dunia menghadapi gangguan rantai pasok, krisis energi, dan ketidakpastian geopolitik.
Karena itu, kolaborasi antarnegara dinilai harus lebih konkret, terukur, dan berorientasi hasil.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Ferdinand Marcos Jr. atas kepemimpinannya sebagai tuan rumah. Ia menilai KTT ini berlangsung pada momentum krusial, ketika kawasan dituntut untuk memperkuat solidaritas dan meningkatkan efektivitas kerja sama guna menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa visi BIMP-EAGA 2035 telah memberikan arah strategis yang jelas. Namun, tantangan utama saat ini terletak pada implementasi. Ia menekankan bahwa prioritas negara-negara anggota adalah melindungi keselamatan serta menjaga mata pencaharian masyarakat melalui kebijakan yang konkret dan kolaboratif.
Analisis:
Pernyataan Prabowo mencerminkan pergeseran fokus dari diplomasi simbolik menuju diplomasi yang berbasis hasil (result-oriented cooperation). Penekanan pada aspek “adaptif” dan “berdampak” menunjukkan bahwa Indonesia mendorong BIMP-EAGA untuk lebih responsif terhadap dinamika global, bukan sekadar forum regional. Jika implementasi visi 2035 dapat dijalankan secara konsisten, BIMP-EAGA berpotensi menjadi pilar penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial kawasan timur ASEAN. Namun, tanpa komitmen nyata dan koordinasi lintas negara yang kuat, visi tersebut berisiko tetap menjadi agenda normatif tanpa dampak signifikan di tingkat masyarakat.
