MELIHAT INDONESIA, JAKARTA – Malaria menjadi ancaman di Wilayah Ibukota Nusantara (IKN), yang dikelilingi oleh hutan.
Beberapa bagian dari IKN merupakan bagian dari Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), yang menjadi satu-satunya kabupaten di luar wilayah Indonesia Timur yang memiliki tingkat endemi malaria tinggi, seperti Papua, Papua Barat, dan Sumba.
Meskipun tidak semua bagian dari Kabupaten PPU, termasuk Sepaku yang merupakan lokasi IKN, mengalami penularan malaria, potensi kasus malaria masih cukup besar di daerah tersebut.
“Karena wilayah yang saat ini menjadi wilayah penularan malaria adalah di wilayah lintas batas IKN, yakni Kab. PPU, Kab. Paser, dan Kab. Kutai Barat,” ungkap Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid seperti dilansir dari disway.id.
Berdasarkan data Kabupaten PPU tahun 2023, Annual Paracite Incidense (API) sebesar 6,65 per 1.000 penduduk di mana seharusnya API<1.
“Positivity rate 12 persen dan jumlah kasus 1.315. Kasus terbanyak berasal dari perambah hutan,” beber Nadia.
Dengan besarnya risiko penularan malaria di IKN, Kementerian Kesehatan telah melakukan sejumlah upaya.
Dengan koordinasi bersama Otorita IKN, pihaknya menyusun roadmap dan taskforce menuju IKN Bebas Malaria.
“Bersama-sama dengan Dinkes Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten PPU, Otorita IKN, dan Kementerian PUPR melakukan deteksi dini malaria bagi ara pekerja IKN secara rutin.”
Sehingga, lanjut Nadia, dipastikan pekerja konstruksi IKN yang datang tidak membawa parasit malaria (surveilans migrasi).
Pihaknya juga berkoordinasi dengan Dinkes Provinsi Kaltim, Kabupaten PPU, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Kutai Barat untuk menyelesaikan permasalahan malaria lintas batas IKN.
“Dengan melakukan pengobatan pencegahan malaria bagi pekerja hutan, serta bagi masyarakat di sekitar wilayah hutan tersebut,” tuturnya.
Tak hanya itu, pihaknya juga bekerja sama dengan perusahaan swasta di wilayah IKN untuk bersama-sama memberikan akses terkait deteksi dini, pencegahan, dan pengobatan malaria.
“Mendorong dilakukannya studi/penelitian untuk membantu memastikan IKN Bebas Malaria,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia berharap para pemimpin di wilayah IKN dapat memastikan upaya yang dilakukan sesuai dengan permasalahan dan kerentanan yang ada.
“Memastikan tidak ada tempat yang berpotensi menjadi perindukan nyamuk anopheles, seperti drainase air yang lancar dan meniadakan tempat genangan air,” katanya.
Memastikan kegiatan pengendalian vektor dan lingkungan menjadi kegiatan rutin dan terus menerus.
Dalam hal ini, pihaknya mengambil contoh kegiatan pengendalian lingkungan di PT Freeport Indonesia, Kuala Kencana, Mimika, Papua.
“Dengan upaya-upaya tersebut maka kami yakin IKN akan menjadi wilayah yang aman dari nyamuk bagi masyarakat Indonesia yang akan berpindah ke IKN. (**)
