Evaluasi kerja pemerintah nampak dari isu reshuffle yang akhir-akhir ini muncul. Beberapa nama menteri yang tindak-tanduknya tersorot publik pun turut diisukan beserta dengan penggantinya. Namun kabar itu belum dipastikan pihak istana, karena keputusan tersebut datang dari Presidne Prabowo Subianto.
Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, menyampaikan bahwa kemungkinan adanya reshuffle atau perombakan dalam Kabinet Merah Putih tetap terbuka. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan terkait waktu pelaksanaannya sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
“Hanya Presiden yang tahu karena ini hak prerogatif Presiden. Jadi suara-suara di luar anggap saja bagian dari bunga-bunga demokrasi. Apakah akan ada? Ya reshuffle itu sesuatu hal yang mungkin saja terjadi,” ujar Hasan saat ditemui di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Selasa (3/6/2025).
Menurut Hasan, berbagai spekulasi yang beredar di publik mengenai reshuffle hanyalah dugaan. Ia menekankan bahwa Presiden dapat mengambil keputusan tersebut kapan saja jika dirasa perlu, namun selama belum ada pengumuman resmi, semua wacana masih bersifat asumsi.
“Karena yang berhak menyampaikan ini kan hanya Presiden. Orang yang di luar kan nebak-nebak saja, melakukan spekulasi saja,” katanya.
Hasan juga menambahkan bahwa Presiden memiliki pertimbangan yang komprehensif dalam menentukan apakah seorang menteri akan diganti atau tetap dipertahankan. Pertimbangan itu mencakup kontribusi, kekurangan, serta sejauh mana sosok tersebut masih dibutuhkan oleh negara.
“Masih dibutuhkan atau tidak, ini masih bisa dipertahankan atau tidak, Presiden tentu punya penilaian yang lebih menyeluruh. Tapi kapan dan siapa orang yang akan terkena reshuffle, itu betul-betul hak prerogatif Presiden,” jelasnya.
Terkait pernyataan Presiden Prabowo dalam upacara Hari Lahir Pancasila yang menyarankan agar anggota kabinet yang tidak bisa menjalankan pemerintahan yang bersih untuk mundur, Hasan menegaskan bahwa itu bukan ditujukan pada individu tertentu.
Menurutnya, imbauan tersebut bersifat umum dan berlaku untuk siapa saja yang merasa tidak mampu menjalankan tugas pemerintahan dengan integritas.
“Ini peringatan secara umum, dan itu berlaku buat siapa saja. Tidak ditujukan ke orang-orang atau nama-nama tertentu. Kira-kira begitu,” tandas Hasan.
Sebelumnya, isu reshuffle di Kabinet Merah Putih kembali mengemuka. Wacana tersebut mencuat setelah muncul desakan dari sejumlah pihak agar Presiden melakukan perombakan terhadap beberapa posisi menteri.
Salah satu desakan datang dari aktivis Rocky Gerung, yang menilai bahwa Kabinet Merah Putih perlu diisi oleh figur-figur baru untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan.
