MELIHAT INDONESIA. JAKARTA Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia mengungkapkan dampak mengerikan dari aksi premanisme organisasi kemasyarakatan (ormas) yang merajalela di sejumlah kawasan industri. Tak hanya menghambat operasional pabrik, aksi mereka juga membuat investasi batal masuk hingga menyebabkan kerugian mencapai ratusan triliun rupiah.
“Kalau dihitung semuanya, bukan hanya yang keluar, tapi juga yang nggak jadi masuk. Itu bisa ratusan triliun rupiah,” ujar Ketua Umum HKI Sanny Iskandar dalam dialog optimalisasi kawasan industri di Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Menurutnya, premanisme ormas semakin brutal dengan dalih kepentingan lokal. Mereka masuk ke kawasan industri, melakukan demonstrasi, bahkan memaksa perusahaan untuk menyerahkan berbagai proyek kepada mereka.
“Yang mereka inginkan itu selalu berkaitan dengan operasional pabrik. Transportasi, catering, beli ini, beli itu, bahkan pembangunan perluasan pabrik, mereka mau semuanya diserahkan ke mereka,” tegasnya.
Dampak dari aksi ini sangat serius. Beberapa investor merasa terancam dan memilih untuk langsung menyampaikan keluhannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Beberapa investor akhirnya nulis surat langsung ke Presiden,” ungkap Sanny.
Kawasan industri yang paling terdampak dari aksi premanisme ini di antaranya berada di Bekasi, Karawang, Jawa Timur, dan Batam. Sanny menegaskan bahwa kawasan industri seharusnya mendapatkan perlindungan maksimal karena banyak di antaranya yang masuk dalam kategori objek vital nasional.
“Modus mereka memang selalu sama, unjuk rasa, blokade kawasan, sampai akhirnya pabrik-pabrik nggak bisa beroperasi. Barang nggak bisa keluar, bahan baku nggak bisa masuk,” lanjutnya.
Sanny juga mengungkapkan ada insiden di mana sebuah pabrik di kawasan industri disegel oleh ormas tanpa dasar hukum yang jelas.
“Kalau lihat fotonya tahulah, bajunya loreng-loreng. Ini yang nyegel bukan polisi, ini ormas. Jadi sudah sampai segitunya,” bebernya.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai keberpihakan aparat dan penegakan hukum di kawasan industri. Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan hanya investasi yang kabur, tetapi juga potensi industri Indonesia lumpuh akibat aksi premanisme berkedok kepentingan masyarakat lokal. (**)
