Preferensi masyarakat terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah masih cenderung kuat pada sistem Pilkada langsung. Hal ini tergambar dalam survei terbaru Lembaga Survei Indonesia yang menunjukkan dukungan dominan publik terhadap pemilihan oleh rakyat.
Survei yang melibatkan 2.020 responden pada 4–12 Maret itu memperlihatkan sebagian besar responden tidak setuju jika kepala daerah dipilih melalui DPRD.
“Mayoritas (94,3%) menyatakan gubernur sebaiknya dipilih langsung oleh rakyat seperti sekarang ini,” mengutip paparan hasil survei LSI, Minggu (12/4).
Sementara itu, hanya 4,6 persen responden yang memilih gubernur ditentukan oleh DPRD, dan 1,1 persen lainnya tidak menjawab.
Hasil serupa juga terlihat pada pemilihan bupati dan wali kota. Mayoritas responden tetap menginginkan Pilkada langsung dipertahankan.
“Mayoritas (95%) menyatakan bupati/walikota sebaiknya dipilih langsung oleh rakyat seperti sekarang ini,” bunyi hasil survei halaman 52.
Adapun 4,1 persen responden memilih mekanisme lewat DPRD, sedangkan 0,9 persen tidak memberikan jawaban.
Temuan ini muncul di tengah wacana perubahan sistem Pilkada yang sempat bergulir pada awal 2026 dan mendapat dukungan dari sejumlah fraksi di DPR.
Namun, wacana tersebut menuai kritik, salah satunya dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia yang menilai langkah itu berpotensi menjadi kemunduran demokrasi.
“Semakin menancapkan gigi mundur demokrasi dengan membawa serius wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),” demikian siaran pers PSHK.
Di tengah perdebatan tersebut, hasil survei ini menegaskan bahwa suara publik masih kuat menginginkan hak memilih kepala daerah tetap berada langsung di tangan rakyat.
