Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 menyeret nama penceramah kondang Khalid Basalamah dan mendapat sorotan publik, termasuk komentar mantan Menko Polhukam Mahfud MD.
Dalam podcast “Terus Terang” di kanal YouTube pribadinya, Senin (22/9/2025), Mahfud menyatakan percaya bahwa Khalid adalah korban dalam kasus ini.
Menurutnya, dalam praktik korupsi sering kali pihak yang sebenarnya dirugikan justru bisa dianggap terlibat, karena hukum memandang siapa pun yang ikut serta dalam aliran dana ilegal berpotensi terseret.
Mahfud menegaskan keyakinannya bahwa Khalid Basalamah tidak bersalah.
Ia menilai, keterlibatan travel milik Khalid yang hanya membawa sekitar 100–120 jemaah tidak sebanding dengan pihak lain yang lebih besar.
Mahfud juga mengkritik pernyataan KPK yang menyebut Khalid membocorkan informasi penyidikan.
Menurutnya, tidak ada aturan hukum yang melarang seseorang menyampaikan apa yang dialaminya saat pemeriksaan.
Justru, itu adalah hak untuk membela diri dari tuduhan.
Sebelumnya, Khalid terseret kasus ini karena biro perjalanan miliknya, Uhud Tour, menerima tawaran dari PT Muhibbah Mulia Wisata untuk menggunakan visa haji khusus dari kuota tambahan yang disebut resmi dari Kemenag.
Namun, PT Muhibbah meminta biaya tambahan USD1.000 per orang untuk 37 jemaah yang belum diproses visanya.
Khalid mengaku terpaksa menyetujui karena diancam proses visa dihentikan.
Setelah haji selesai, sebagian uang dikembalikan, termasuk USD4.500 per jemaah untuk 118 orang dan tambahan USD37.000, sehingga total yang diterima Khalid sekitar USD568.000.
Pada 9 September 2025, Khalid diperiksa KPK sebagai saksi, bukan tersangka.
Ia mengaku menjadi korban penipuan oleh PT Muhibbah Mulia Wisata.
Jubir KPK menyebut Khalid telah mengembalikan sejumlah uang terkait perkara ini.
