Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menolak membuka data terbaru pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia kepada publik. Padahal, data tersebut tercatat secara rutin tiap bulan melalui laporan BPJS Ketenagakerjaan dan telah melalui proses verifikasi.
“Data itu kan kita bicara validitas nomor satu. Jadi kita harus berdasar kepada data yang valid. BPJS Ketenagakerjaan, karena kemudian kita sudah ada program JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan), penebalan manfaat untuk JKP,” ujar Yassierli saat ditemui di Gedung DPR/MPR, Selasa (8/7/2025).
Namun ketika ditanya jumlah PHK terkini, Yassierli tetap enggan membeberkan angka. Ia beralasan bahwa publikasi data PHK secara rutin justru bisa menimbulkan sikap pesimis di tengah masyarakat.
“Jangan PHK terus, nanti kasihan teman-teman, nanti yang kita bangun itu adalah semangat pesimis nanti terhadap bangsa ini,” katanya.
“Makanya kami juga, ya, kita nggak, oke ya, tiap bulan kita keluarkan data PHK-PHK, nanti yang kita bangun itu bukan optimisme. Bisa dipahami, ya?” lanjut Yassierli.
Yassierli menyatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) saat ini mengacu pada satu pintu data PHK, yakni dari BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi perbedaan data antara Kemnaker dan BPJS seperti yang sempat terjadi sebelumnya.
“Kita melihat datanya itu akan lebih luas dan akan bisa kita jadikan sebagai patokan, itu satu. Tapi tetap kami juga melihat ada nggak, mungkin dari laporan dinas-dinas, tapi basis kita utamanya itu,” katanya.
Berdasarkan data sementara, jumlah pekerja yang terkena PHK hingga minggu pertama Juni 2025 mencapai sekitar 30.000 orang. Angka ini naik dari laporan per 20 Mei 2025 sebanyak 26.455 orang.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri mengungkapkan bahwa jumlah korban PHK sepanjang 2024 mencapai 77,96 ribu orang. Hingga April 2025, jumlahnya sudah mencapai sekitar 24,36 ribu. Zuhri memprediksi angka PHK di tahun 2025 bisa mencapai 280 ribu pekerja.
“Prediksi dan potensi korban PHK yang akan terjadi untuk tahun 2025 diprediksi itu ada sekitar 280 ribu korban PHK. Ini baru prediksi,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025).
Terpisah, BPJS Ketenagakerjaan mencatat data klaim JKP dan Jaminan Hari Tua (JHT) menunjukkan sekitar 40 ribu buruh telah terkena PHK selama Januari–Februari 2025. Sepanjang tahun 2024, total PHK tercatat mencapai 250 ribu orang.
Yassierli menyatakan bahwa pemerintah kini fokus pada program perlindungan pekerja, termasuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang mencakup bantuan tunai dan pelatihan, serta Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja yang memenuhi syarat.
“Menurut saya itu yang harus kita viralkan,” ucap Yassierli. Ia juga menyebut program lain seperti Koperasi Desa/Kelurahan (KL) Merah Putih yang diproyeksikan menciptakan 2 juta lapangan kerja baru.
