123

MELIHAT INDONESIA, JAKARTA – Gelombang kasus kekerasan seksual yang menyeret peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) memicu langkah tegas dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kesehatan, Senin (21/4), Budi menyatakan bahwa tes psikologi wajib diterapkan secara berkala demi membendung potensi penyimpangan di dunia kedokteran.

Ia menekankan bahwa pemeriksaan psikologis kini tak bisa lagi dianggap sebagai formalitas semata. Tes ini, kata Budi, harus menjadi pintu gerbang utama dalam menyeleksi calon dokter spesialis sejak tahap rekrutmen awal.

“Pada saat rekrutmen dari calon peserta pendidikan dokter spesialis itu diwajibkan untuk mengikuti tes psikologis,” ujar Budi tegas.

Langkah ini lahir dari keprihatinan mendalam atas serangkaian insiden pelecehan yang melibatkan peserta PPDS. Data mencatat, dalam beberapa waktu terakhir, setidaknya terdapat empat kasus mencuat di Bandung, Garut, Malang, dan Jakarta.

Kasus-kasus tersebut bukan hanya mengguncang institusi kesehatan, tapi juga menggores kepercayaan masyarakat terhadap dunia kedokteran. Karena itu, Budi menuntut sistem seleksi PPDS dilaksanakan secara terbuka dan bebas dari praktik percaloan atau titipan.

Ia juga menyoroti pentingnya memantau stabilitas mental peserta PPDS secara berkala. Dalam pandangannya, tekanan akademik yang luar biasa besar bisa memicu ledakan emosi atau penyimpangan perilaku jika tidak diawasi.

“Kami juga ingin memastikan bahwa setiap enam bulan harus dilakukan screening psikologis sehingga kondisi kejiwaan daripada peserta diri ini bisa kita monitor dengan rutin,” jelasnya.

Pemeriksaan psikologis yang berulang setiap enam bulan ini diharapkan menjadi sistem peringatan dini untuk mendeteksi gejala stres akut, depresi, hingga potensi gangguan perilaku lainnya.

Langkah ini juga dinilai strategis untuk mencegah peserta PPDS terjebak dalam lingkaran kekerasan yang bisa mencederai pasien maupun sesama tenaga medis.

Budi menegaskan bahwa sistem pengawasan internal kampus dan rumah sakit pendidikan harus diperketat. Evaluasi tidak hanya soal kemampuan medis, tetapi juga integritas dan kestabilan psikis.

Ia menyebut reformasi sistem pendidikan dokter spesialis sebagai pekerjaan rumah besar yang kini menjadi prioritas kementerian. “Tidak boleh ada ruang bagi kekerasan dalam dunia kesehatan,” katanya.

Kasus-kasus yang muncul selama ini menunjukkan adanya kelengahan dalam sistem pengawasan dan evaluasi. Pelaku kekerasan bisa menyembunyikan potensi bahayanya di balik prestasi akademik.

Budi juga mengajak organisasi profesi dan lembaga pendidikan untuk bersinergi membangun ekosistem PPDS yang lebih sehat secara mental maupun moral.

Ia menyebut perlunya penyesuaian kurikulum dan lingkungan belajar agar tidak memicu tekanan berlebihan yang bisa merusak karakter peserta didik.

Langkah Kemenkes ini juga merespon kekhawatiran publik yang kian membesar, mengingat PPDS merupakan calon-calon dokter yang kelak menangani nyawa manusia.

“Kalau dari awal sudah ada indikasi kelainan perilaku, kita harus bisa deteksi sedini mungkin,” ucap Budi lagi.

Ia menambahkan bahwa tindakan pencegahan jauh lebih baik daripada penanganan setelah terjadi insiden yang mencoreng institusi.

Dengan pendekatan ini, diharapkan setiap dokter spesialis yang lahir dari program pendidikan nasional benar-benar memiliki kualitas menyeluruh: cakap secara medis, stabil secara mental, dan bersih secara moral.

Langkah Menkes ini pun dinilai sebagai alarm keras bagi institusi pendidikan kedokteran untuk tidak lagi menutup mata terhadap isu-isu psikologis di tengah ketatnya tekanan akademik.

Kini, publik menanti implementasi nyata dari kebijakan ini. Apakah tes psikologi rutin benar-benar diterapkan secara serius, atau hanya menjadi jargon pelipur luka? (**)