Presiden RI Prabowo Subianto menanggapi sorotan publik terkait kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengakui adanya kekurangan, namun menegaskan jumlahnya sangat kecil jika dibandingkan dengan total penerima manfaat program.
“Bahwa ada kekurangan iya, ada keracunan makan iya. Kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,00017 persen,” ujar Prabowo dalam pidatonya pada penutupan Munas ke-VI PKS di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (29/9/2025).
Prabowo menyampaikan, hingga kini program MBG telah menjangkau kurang lebih 30 juta penerima manfaat, baik siswa maupun ibu hamil. Ia menekankan, manfaat program ini sangat besar, terutama bagi masyarakat di daerah yang kesulitan mengakses makanan bergizi.
“PKS yang di daerah-daerah merasakan pasti. Tapi, banyak elite di Indonesia tidak bisa menduga bahwa anak-anak kita, rakyat kita makan nasi pakai garam. Ini kita buktikan bahwa kita bisa memberi sesuatu, memberi bantuan, memberi apa yang mereka butuh,” ujar Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.
Program MBG merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo yang resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025 dan telah ditetapkan sebagai prioritas nasional dalam RAPBN 2026.
Meski begitu, data resmi pemerintah menunjukkan ribuan orang terdampak kasus keracunan makanan MBG. Kepala Staf Presiden (KSP) M Qodari sebelumnya mengungkapkan data dari Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan, dan BPOM yang mencatat lebih dari 5.000 siswa mengalami keracunan.
Laporan BGN pada Jumat (26/9/2025) menyebut ada 70 kasus keracunan MBG dengan total 5.914 korban sejak Januari hingga 25 September 2025. Kasus tersebar di tiga wilayah besar:
- Wilayah I (Sumatera): 9 kasus, 1.307 korban
- Wilayah II (Jawa): 41 kasus, 3.610 korban
- Wilayah III (Kalimantan, Sulawesi, Indonesia Timur): 20 kasus, 997 korban
Adapun lima daerah dengan jumlah korban tertinggi yaitu Kota Bandar Lampung (503 orang), Kabupaten Lebong Bengkulu (467), Kabupaten Bandung Barat (411), Kabupaten Banggai Kepulauan (339), dan Kabupaten Kulon Progo (305).
Lonjakan kasus terjadi pada Agustus dan September 2025. Pada Agustus tercatat 1.988 korban dari 9 kasus, sementara pada September melonjak menjadi 2.210 korban dari 44 kasus.
Setibanya di Indonesia setelah sepekan kunjungan luar negeri, Prabowo langsung memerintahkan investigasi menyeluruh terhadap kasus keracunan massal MBG di berbagai daerah. Ia juga menginstruksikan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah ditutup sementara.
“Atas petunjuk dan arahan presiden, bahwa bagi pemerintah keselamatan anak adalah prioritas utama,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (28/9).
“SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi,” lanjut Zulhas.
Ia menegaskan evaluasi akan difokuskan pada kedisiplinan, kualitas, serta standar kemampuan juru masak di seluruh SPPG. Selain itu, seluruh pemangku kepentingan dari pemda hingga kementerian dan lembaga terkait diminta aktif terlibat dalam proses perbaikan program MBG.
“Jadi baik Pemda, kementerian/lembaga terkait harus bersama-sama aktif lakukan pengawasan,” ujarnya.
