Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesediaannya membentuk tim reformasi kepolisian.
Hal itu ia sampaikan saat menerima sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 11 September 2025.
Menurut mantan Ketua Umum PGI, Gomar Gultom, mereka mengusulkan perlunya evaluasi dan reformasi Polri agar lebih akuntabel dan menghormati hak asasi manusia.
Ia mengatakan Presiden langsung merespons positif usulan tersebut.
“Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan masyarakat yang cukup banyak,” ujarnya usai pertemuan selama tiga jam.
Gultom menambahkan Prabowo sudah memiliki konsep reformasi kepolisian.
Gerakan Nurani Bangsa menilai langkah itu krusial untuk menata ulang kepemimpinan Polri dan kebijakan yang ada, agar institusi kepolisian tidak lagi melakukan tindakan represif yang melanggar hak warga negara.
Selain itu, para tokoh juga mendesak agar pemerintah segera membebaskan mahasiswa dan aktivis yang ditahan usai demonstrasi Agustus lalu.
Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menekankan bahwa penahanan mereka dapat merusak masa depan pendidikan generasi muda.
Ia menilai demonstrasi merupakan hak konstitusional yang harus dijamin negara, sementara kericuhan yang terjadi belum tentu dipicu oleh para pelajar.
Gerakan Nurani Bangsa juga meminta Presiden membentuk tim investigasi independen untuk menyelidiki penyebab kericuhan pada demonstrasi tersebut.
Pertemuan itu dihadiri sejumlah tokoh lintas agama dan cendekiawan, di antaranya Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, M. Quraish Shihab, Ahmad Mustofa Bisri, Ignatius Kardinal Suharyo, Alissa Q. Wahid, Lukman Hakim Saifuddin, Komaruddin Hidayat, hingga Slamet Rahardjo.
