Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatra Utara menegaskan bahwa banjir bandang yang melanda berbagai wilayah di Sumut bukan semata-mata akibat cuaca ekstrem. Direktur Eksekutif Walhi Sumut, Rianda Purba, menilai kerusakan hutan dan alih fungsi lahan menjadi faktor utama yang memperparah bencana.
“Pemicu utamanya bukan cuaca ekstrem. Pemicu utamanya adalah kerusakan hutan dan alih fungsi lahan dari hutan menjadi non-hutan,” kata Rianda dalam konferensi pers, Senin (1/12).
Walhi mencatat dalam satu dekade terakhir lebih dari 2.000 hektare hutan di Sumut, khususnya di kawasan ekosistem Batang Toru atau Harangan Tapanuli, telah rusak. Rianda menyebut hal ini tak lepas dari keputusan pemerintah pada 2014 yang mengubah status kawasan hutan menjadi APL, terutama melalui SK Nomor 579.
“Khususnya wilayah ekosistem Batang Toru atau Harangan Tapanuli ini seenaknya saja dirubah dari hutan, status hukumnya menjadi non-hutan, menjadi APL. Nah, dari situ kemudian banyak investasi masuk di wilayah ekosistem tersebut,” ujarnya.
Ia juga menyoroti sejumlah investasi yang dituding memperparah kerusakan lingkungan, seperti PLTA NSHE Batang Toru, perluasan tambang emas Martabe, konsesi TPL, serta perkebunan sawit. Aktivitas tersebut dikatakan merusak badan sungai, memutus koridor satwa liar seperti orangutan Tapanuli dan harimau Sumatra, serta memperburuk kondisi hulu sungai.
“Pertambangan emas itu tepat berada di sebelah Sungai Batang Toru. Di sisi lain ada Sungai Garoga. Dua sungai itu hulunya berasal dari wilayah-wilayah yang sudah rusak. Kerusakan itu bukan alami, tapi dirusak oleh aktivitas tambang dan pembangunan PLTA,” kata Rianda.
Selain di Tapanuli, Walhi turut melaporkan kondisi kritis di wilayah pesisir Langkat. Desa Kuala Serapuh dan kawasan Besitang disebut tenggelam tanpa bantuan memadai selama beberapa hari.
“Itu mereka sudah 5 hari itu tanpa ada pasokan makanan di Langkat… dan belum terdata sebagai korban terdampak banjir ya di wilayah Langkat,” ujarnya.
Sementara itu, BPBD Sumut mencatat dampak banjir dan longsor terus bertambah. “Total warga terdampak saat ini mencapai 360.216 kepala keluarga atau 1.358.348 jiwa. Dari jumlah tersebut, 226 orang telah ditemukan meninggal dunia dan 188 masih hilang,” kata Kabid Penanganan Darurat, Peralatan, dan Logistik BPBD Sumut, Sri Wahyuni Pancasilawati, Senin (1/12).
Selain 603 warga terluka, gelombang pengungsian juga terus meningkat seiring risiko bencana yang masih tinggi. Komunikasi di beberapa wilayah seperti Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan sempat terputus akibat listrik padam sebelum akhirnya tersambung kembali pada 28 November melalui jaringan Starlink.
Walhi menegaskan banjir ini bukan semata fenomena alam, melainkan akumulasi kerusakan lingkungan yang dibiarkan berlangsung selama bertahun-tahun.
